Yusril, Soeharto dan Polemik Ijazah Palsu Jokowi Tak Bertepi

Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra
Sumber :
  • VIVA/Agus Rahmat

VIVA Nasional – Gugatan perbuatan melawan hukum atas kasus 'Ijazah Palsu Jokowi' telah dicabut oleh para pengacara Bambang Tri Mulyono (BTM) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Langkah ini membuat polemik ijazah palsu Jokowi akan selamanya menjadi isu yang diperdebatkan tanpa henti karena tak pernah ada putusan dari pengadilan.

Padahal untuk mengakhiri isu ini, sangat diperlukan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Sehingga polemik Ijazah palsu Jokowi ini dapat diakhiri dengan jelas.

"Padahal putusan hukum yang inkracht van gewijsde dan menyatakan ijazah Jokowi asli atau palsu sangat penting, bukan saja untuk mengakhiri kontroversi politik mengenai soal itu, tetapi juga sangat penting untuk kepastian hukum, agar kasus kontroversial ini berakhir dengan jelas. Kalau tidak, kasus ini selamanya akan menggantung dan menjadi gunjingan politik tanpa henti," kata Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra. 

Majelis hakim di Pengadilan Tipikor. (Foto ilustrasi).

Majelis hakim di Pengadilan Tipikor. (Foto ilustrasi).

Photo :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Yusril pun teringat pada saat munculnya perdebatan di masyarakat mengenai keabsahan berhentinya Presiden Soeharto. Dimana ada sekelompok advokat yang menamakan diri '100 Pengacara Reformasi' menggugat keabsahan berhentinya Presiden Soeharto ke PN Jakarta Pusat. 

Mereka mendalilkan bahwa berhentinya Soeharto tanpa melalui MPR tidak sah. Akibatnya, kedudukan BJ Habibie sebagai Presiden menggantikan Suharto juga tidak sah. 

"Polisi zaman BJ Habibie waktu itu tidak menangkapi Suhana dkk dengan macam-macam alasan pidana. BJ Habibie juga berkata kepada saya, biar pengadilan memutuskan sah atau tidaknya Soeharto berhenti, dan sah atau tidaknya dirinya menjadi Presiden menggantikan Soeharto," kata Yusril

Halaman Selanjutnya
img_title