Diminta Tanggung Jawab Soal Gagal Ginjal Akut, BPOM: Jangan Minta Pada Kami

Kepala BPOM RI, Penny K Lukito
Kepala BPOM RI, Penny K Lukito
Sumber :
  • Dokumentasi Dexa

Ia mengatakan bahwa BPOM sudah gagal dalam melakukan pengawasan pre-market dan post-market atau sebelum dan sesudah obat berada di pasaran. Padahal, dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 huruf d Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Dalam pasal itu, dijelaskan bahwa BPOM bertanggung jawab menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, serta menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Penny K Lukito.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Penny K Lukito.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Namun, Penny menjelaskan bahwa pihaknya selama ini sudah menjalankan tugas sesuai dengan panduan standar obat Farmakope yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Sebab itu, BPOM tidak mempunyai kewajiban mengawasi produk jadi obat-obatan. Agar pengawasan obat lebih baik, BPOM meminta Kementerian Kesehatan merevisi Farmakope. 

“Jadi, jangan minta tanggung jawab kepada Badan POM karena Badan POM sudah melakukan tugas sebaik-baiknya dalam kendala sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang ada,” tukas Penny.