Tekankan Pentingnya Evaluasi, Prabowo Rutin Undang BPK ke Kemhan

Menhan Prabowo Subianto
Sumber :
  • Youtube Sekretariat Presiden

VIVA Nasional - Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, tercatat beberapa kali mengundang Badan Pemeriksa Keuangan untuk meminta masukan terkait kinerja pemerintah dan TNI.

Bungkam Irma Nasdem, Refly: Harusnya Semua Anggota DPR Itu Oposisi Terhadap Pemerintah!

Yang paling anyar, pada 20 September 2022 lalu, Prabowo mengundang BPK ke Kemhan saat membuka entry meeting/Taklimat Awal Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Menhan Prabowo Subianto, Rapat Kerja dengan Komisi 1 DPR

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa
Pemkot Tangsel Raih Opini WTP 12 Kali Berturut, Benyamin: Kami Selalu Bertekad Pertahankannya

Beri Masukan Berharga

Dalam kesempatan tersebut Prabowo meminta agar BPK dapat memberikan masukan-masukan yang berharga bagi Kemhan dan TNI.

Pengamat Ingatkan Prabowo Bahaya Politik Merangkul yang Kebablasan

“Saya berharap Kemhan dan TNI akan mendapat masukan-masukan yang berharga dan solusi terkait peningkatan kinerja industri pertahanan, peningkatan dalam pemeliharaan dan perawatan pesawat terbang serta industri amunisi,” kata Prabowo, Rabu, 2 November 2022.

WTP untuk Keempat Kalinya Secara Beruntun

Prabowo juga mengundang BPK pada Juni 2022 di mana dirinya mengucapkan terima kasih atas bimbingan BPK kepada Kemhan dan TNI selama ini sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan, mereka kembali meraih predikat opini WTP untuk keempat kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2018.

Menhan Prabowo Subianto, Rapat Kerja dengan Komisi 1 DPR

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

“Saya berharap BPK RI dapat terus memberi arahan, asistensi, dan bimbingan kepada Kemhan dan TNI dalam hal pengelolaan serta penyajian laporan keuangan negara. Dengan demikian, maka dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berkualitas,” kata Prabowo.

Sebelumnya, Februari 2022 Prabowo juga mengundang BPK ke Kemhan di mana ia menekankan kepada satker di Kemhan agar senantiasa berkoordinasi dan menyiapkan data dukung dan informasi yang diperlukan tim pemeriksa BPK guna mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan serta akuntabel.

“Anggaran pertahanan termasuk tertinggi. Hal itu merupakan tanggung jawab yang harus dijaga,” katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya