- VIVA/Dani Randi
VIVA Nasional – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap setelah diresmikannya tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan, akan mempercepat proses pembangunan di Papua. Hal ini terbukti setelah sebelumnya Pemerintah melakukan pemekaran terhadap Provinsi Papua Barat.
"Kami harapkan dengan adanya provinsi baru maka rentang management pemerintahan, layanan publik, akan cepat. Sama seperti model pemekaran Papua Barat kan lebih cepat sekarang, juga pemekaran Kabupaten/Kota yang ada di Papua itu mempercepat semua, daerah-daerah yang terisolasi hampir terbuka semuanya," kata Tito usai meresmikan tiga DOB Papua di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat, 11 November 2022.
Peresmian tiga DOB Papua itu juga diiringi dengan pelantikan tiga penjabat (Pj) dari tiga provinsi baru tersebut. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pj dari tiga provinsi baru tersebut diharapkan orang asli Papua.
"Bapak presiden dalam sidang tim penilai akhir sangat mengharapkan bahwa tiga penjabat itu adalah orang asli Papua, maka kita mencari para calon pemimpin yang bagus," kata Tito.
Ketiga Pj Gubernur tersebut di antaranya Apolo Safanpo sebagai Pj Gubernur Papua Selatan, Ribka Haluk sebagai Pj Gubernur Papua Tengah dan Nikolaus Kondomo sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan.
Tito lantas meminta, ketiga Pj Gubernur yang dilantik tersebut segera melakukan percepatan pembangunan di wilayahnya. "Mudah-mudahan dengan adanya provinsi baru, pelantikan penjabat yang baru, bisa percepat pembangunan di sana," kata Tito.
Perbaikan Layanan
Komnas HAM mendukung pemekaran tiga provinsi baru di Papua. Selain itu, dengan adanya pemekaran tersebut, pihak Komnas HAM berharap hal itu dapat meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
"Mudah-mudahan dengan adanya 5 provinsi itu, pelayanan pemerintah kepada penduduk Papua yang sekitar 5 juta jiwa menjadi lebih baik," ujar Komisioner Komnas HAM, Amiruddin kepada wartawan, Jumat 11 November 2022.
Warga Biak memasang papan nama Kantor Gubernur calon Daerah Otonom Baru (DOB) Pr
- ANTARA/Muhsidin
Amiruddin mengatakan, pemekaran tiga provinsi tersebut dapat memberikan kebaikan di berbagai sektor. Adapun yang terpenting dalam perbaikan itu adalah pelayanan kesehatan dan perekonomian.
"Terutama pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Serta perlindungan dan pemenuhan HAM juga bisa membaik. Serta aksi-aksi kekerasan yang belakangan ini kerap terjadi, kedepan bisa bisa berkurang," ucap Amiruddin.
Tak hanya itu, Amiruddin juga berharap penambahan provinsi itu juga bisa memperlebar ruang partisipasi masyarakat. Sehingga kondisi sosial maupun politik akan stabil.
"Kehadiran 3 provinsi baru ini, juga diharapkan memperbesar ruang partisipasi warga di Papua dalam penyelenggaraan kepemerintahan bisa berjalan maksimal. Kondisi sosial-politik juga bisa lebih stabil," kata dia.
