Firli Sebut Pemda Tak Perlu Takut Pakai APBD untuk Bantu Korban Gempa
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Nasional - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menanggapi imbauan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian yang minta kepala daerah agar alokasikan dana belanja tidak terduga (BTT) untuk membantu korban gempa Cianjur. Firli hanya mengingatkan soal mekanisme aturan yang berlaku.
Menurut Firli, pemerintah daerah tak perlu ragu manfaatkan dana yang tersedia. Namun, penggunaannnya harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
“Pemda tidak usah takut mengambil keputusan, kan sudah ada mekanismenya. Dan, yang terpenting dana itu betul-betul untuk membantu rakyat yang sedang tertimpa bencana,” kata Firli, dalam keterangannya, Kamis, 24 November 2022.
Warga di tengah reruntuhan bangunan rumah akibat gempa Cianjur
- AP Photo/Tatan Syuflana
Dia bilang, saat situasi bencana memang sudah semestinya semua pihak bisa saling membantu. Dengan demikian, bisa menunjukkan solidaritas antar sesama.
Namun, ia wanti-wanti agar jangan sampai ada yang tega manfaatkan situasi demi mengeruk keuntungan pribadi. Ia mengingatkan jangan terulang lagi korupsi penanganan bencana. "Sebab, itu sangat tidak manusiawi dan sangat melukai hati rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan pihaknya siap mengawasi titik-titik rawan korupsi dalam penanganan bencana. Hal ini mulai fase tanggap darurat hingga fase rehabilitasi.
Kata Firli, KPK juga siap menindak siapa saja yang berniat cari keuntungan dengan menjadikan bencana sebagai ladang korupsi. “Jadi, jangan coba-coba berniat korupsi dalam situasi seperti ini, pasti kami sikat," ujarnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengimbau agar kepala daerah seluruh Indonesia bisa memberikan dana hibah untuk membantu korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Menurut Tito, bantuan itu sangat bermanfaat untuk Cianjur.
“Saya imbau seluruh kepala daerah berikan bantuan hibah, Rp100 juta saja sudah sangat bermanfaat. Kalau dikali 500 saja sudah Rp50 miliar,” tutur Tito.
Menurut dia, bantuan nanti bisa diberikan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur. Sementara, dananya bisa berasal dari belanja tidak terduga (BTT) di 548 daerah yang masih tersisa. "Bisa dilakukan melalui mekanisme hibah kepada Pak Bupati melalui BPKAD," kata Tito.
