Ganjar Pranowo Memungkiri Praktik Nakal Beking-bekingan Tambang Ilegal seperti Diungkap Gibran
- tvOne/Teguh Joko Sutrisno
VIVA Nasional – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan aparatnya tidak akan tutup mata dengan keberadaan tambang ilegal di daerahnya, termasuk soal beking-bekingan di penambangan galian C seperti yang disentil oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang kemudian jadi perbincangan di media sosial.
Dia berharap seluruh komponen satu pandangan dalam menangani galian C ilegal. Jika itu terjadi, Ganjar yakin tata ruang di daerah lebih baik dan mengurangi risiko bencana termasuk meningkatkan pendapatan daerah. Apalagi penambangan ilegal juga menyebabkan kerusakan lingkungan
“Jalannya rusak, sumber mata air hilang, dan bukan tidak mungkin. Kemarin Wali Kota Solo cerita, 'Wah, ini backing-nya berat’, terus kemudian netizen bercerita,” katanya setelah menghadiri Seminar Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta di gedung Gradhika Bhakti Pradja, Semarang, Senin, 28 November 2022.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
- VIVA.co.id/ Fajar Sodiq (Solo)
Seminar itu dihadiri secara virtual Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Sementara yang hadir langsung di antaranya Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III KPK RI Brigjen Bachtiar Ujang Purnama, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto, dan 35 kepala daerah dan Forkopimda terkait se-Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
Lingkungan rusak
Ganjar pun bercerita pengalamannya menindak langsung penambang ilegal hingga dibenci banyak temannya karena memaksa mereka mengurus izin galian C. Dia memohon itu demi menjaga kelestarian sebelum lingkungan rusak dan pemerintah daerah tak mendapatkan apapun, apalagi kalau ilegal.
Salah satu upaya penindakan adalah gagasan Satgas Puser Bumi yang diinisiasi oleh Polda Jawa Tengah. Pada pelaksanaannya, laporan yang masuk sering gagal ditindak karena informasinya bocor.
Dampak Tambang Galian C
- ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Untuk itu, Ganjar mengusulkan dibuat satu nomor khusus atau aplikasi pengaduan khusus penambangan ilegal ini. Jika laporan masuk dan dipastikan ada, para penambang itu akan diedukasi.
“Tapi kalau itu enggak mau, ya, kita ambil. Nah, kalau penegak hukumnya kemudian berada pada barisan yang terdepan, insyaallah akan nyaman,” ujarnya.
Bencana alam
Ganjar mengapresiasi kedatangan KPK, Bareskrim Polri, Kejaksaan, Kementerian ESDM hingga Kementerian Dalam Negeri yang hadir dalam seminar tersebut. Dia berharap semua lembaga dapat membantu menata dan menertibkan tambang atau galian C.
Ganjar mengajak seluruh komponen di Jawa Tengah agar tidak menutup mata pada isu galian C sehingga tak ada cerita sedih karena bencana alam di kemudian hari akibat penambangan ilegal.
Ilustrasi titik rawan longsor.
- VIVAnews/Zahrul Darmawan
“Jangan kita menangis kelak kemudian hari: terjadi longsorlah, sumber mata air hilanglah, pendapatan daerah enggak ada, dan jalan mesti rusak. Mau taruhan berapa dengan saya,” ujarnya.
Jika semua pihak satu suara dan tegas terhadap penambangan ilegal, Ganjar membayangkan tak ada lagi cerita jalan desa yang rusak karena dilintasi truk yang overload dan over dimension. Pendapatan daerah bisa masuk ke kas pemerintah daerah. "Apalagi dalam konteks perizinan agar tidak terjadi situasi yang moralnya rusak karena disogok dan ilegal dan kita mendiamkan saja,” katanya.
Ganjar juga berterima kasih kepada KPK yang terus mendampingi dan memberikan masukan terutama di Jawa Tengah. Dia mempersilakan KPK membantu menatanya agar tidak ada lagi yang ilegal dan bahkan merusak lingkungan. "Ini sogokannya juga ceritanya kan mengerikan, jangan sampailah itu cerita itu benar,” ujarnya.
Teguh Joko Sutrisno/Semarang
