Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Dana Otsus Papua dengan Bikin Tim Khusus

Ilustrasi aksi Masyarakat Papua Sambangi Kantor LPDP
Ilustrasi aksi Masyarakat Papua Sambangi Kantor LPDP
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA Nasional - Pemerintah disarankan membenahi pengelolaan dan pengawasan dana otonomi khusus atau otsus Papua jilid II. Pembenahan diperlukan agar masyarakat Papua bisa merasakan secara optimal dana otsus tersebut.

Demikian disampaikan pegiat antikorupsi Papua, Yerry Basri Mak. Menurutnya, di era otsus Papua jilid I, ia dan pegiat anti korupsi lainnya menerima banyak keluhan dari masyarakat. Kata dia, umumnya masyarakat mengeluhkan belum merasakan manfaat dana otsus.

Yerry bilang dengan pembenahan pengelolaan yang serius maka lebih berdampak positif untuk mensejahterakan masyarakat hingga ke pelosok Papua.

“Pengelolaan anggaran (Otsus) ini harus dibenahi supaya masyarakat bisa merasakan itu. Kalau dana Otsus betul-betul turun dan dikelola secara baik, pasti masyarakat Papua sejahtera dengan dana Otsus," kata Yerry, dalam keterangannya, Rabu, 30 November 2022.

Aksi warga Papua Sambangi Kantor LPDP. (Foto ilustrasi)

Aksi warga Papua Sambangi Kantor LPDP. (Foto ilustrasi)

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Dia mengatakan perlunya perbaikan serta memperketat pengawasannya. Yerry pun setuju jika pengawasan pengelolaan dana Otsus dilakukan oleh satu badan khusus dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat di Papua, termasuk pegiat anti korupsi hingga tokoh adat.

“Badan ini harus diisi juga oleh aktivis-aktivis (antikorupsi), diisi oleh tokoh agama, diisi oleh tokoh adat, dengan tokoh pemuda, tokoh perempuan, supaya mereka ini bisa mengontrol dana ini, begitu," tutur Yerry.

Halaman Selanjutnya
img_title