Jokowi Ingatkan Menterinya Jangan Sampai Keliru Hitung Cadangan Beras
- Dok. Istimewa
VIVA Nasional – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para menterinya terkait kondisi ekonomi di tahun 2023 mendatang. Jokowi meminta menterinya untuk hati-hati dan penuh perhitungan matang dalam merumuskan kebijakan.
Jokowi meminta menterinya untuk dengan teliti membuat setiap kebijakan. Kepala negara menegaskan jangan sampai krisis ekonomi maupun krisis pangan menjadi masalah sosial.
"Mengenai kondisi perekonomian tahun 2023. Sekali lagi, kita harus tetap hati-hati dan waspada, yang berkaitan dengan krisis keuangan, ekspor yang menurun, kemungkinan ekspor menurun, kemudian krisis pangan hati-hati mengenai karena bisa larinya masalah sosial dan politik," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Selasa.
Ilustrasi: Pemulihan Ekonomi. Foto: Shutterstock
- vstory
Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam pengantar Sidang Paripurna dengan agenda (1) Perkiraan Kondisi Perekonomian Tahun 2023, (2) Evaluasi Penanganan COVID-19 dan (3) Antisipasi Krisis Pangan dan Energi yang dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri kabinet Indonesia Maju, dan sejumlah kepala lembaga tinggi negara.
"Dengan demikian, utamanya yang berkaitan dengan beras betul-betul hitung semuanya itu, betul-betul hitung-hitungannya tampak," ujar Jokowi
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan kepada seluruh Menterinya agar jangan sampai membuat perhitungan yang keliru.
"Sehingga kita tidak menyiapkan reserve cadangan pada suatu titik cadangan yang nanti (malah) kita habis, dilihat pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu," ujar Jokowi.
Ilustrasi beras.
- ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Dengan memahami bahwa situasi dunia masih tidak baik-baik saja, maka Jokowi meminta agar seluruh kebijakan terkait dengan hajat hidup orang banyak betul-betul dikalkulasi.
"Betul-betul dihitung. Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara kementerian dan lembaga. Jangan terjebak pada ego sektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi 'policy' dan konsolidasi dari pelaksanaan implementasi," ujar Jokowi.
