LaNyalla Gandeng UI Buat Kaji Ulang Konstitusi

Ketua DPD RI LaNyalla bersama Rektor UI
Sumber :
  • Dokumentasi DPD RI

VIVA Nasional – Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti menggandeng Universitas Indonesia dalam upaya mengkaji ulang konstitusi melalui penandatanganan memorandum of understanding (MoU) di Lantai VIII Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan pada Jumat, 9 Desember 2022.

img_title Prabowo Dinilai Bisa Raup 3 Keuntungan Strategis Jika Pilih Wapres dari DPD RI, Termasuk Modal Politik 2029

LaNyalla menjelaskan kerja sama ini bagian dari pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI, sekaligus mengkonkretkan kaji ulang konstitusi atau UUD RI 1945.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ketua DPD RI LaNyalla

Photo :
  • Dokumentasi DPD RI

img_title Pramono Siap Kelola Hutan Kota UI

"Melalui kerja sama ini, saya berharap Universitas Indonesia dapat memberikan kontribusi untuk menyiapkan penyempurnaan konstitusi kita dengan teknik adendum," kata LaNyalla.

Menurut dia, penyempurnaan dilakukan untuk menata secara adil dan mengambil sisi positif dari lembaga-lembaga yang sudah ada, tanpa melakukan perombakan total yang tidak perlu. “Terima kasih kepada Rektor Universitas Indonesia yang bersedia membangun sinergi, kolaborasi dan hubungan kelembagaan antara Universitas Indonesia dengan DPD RI,” jelas dia.

img_title UU Kementerian Negara Digugat ke MK, Fahri Bachmid Ingatkan Konstitusi Tak Atur Batas Maksimal Tertentu

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

Photo :
  • Dokumentasi DPD RI

Kini, LaNyalla menyebut DPD sedang menginisiasi perbaikan dan pengkajian ulang atas konstitusi Indonesia pasca-amandemen yang dilakukan pada tahun 1999 hingga 2002. Tentu, kata dia, ini menjadi pekerjaan besar yang harus ditopang dengan dukungan keahlian dari perguruan tinggi, untuk menyiapkan naskah akademik dan hal-hal lain.

LaNyalla menceritakan pengalamannya keliling ke 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota di Indonesia, bahwa ada dua hal mendasar persoalan yang sama di seluruh daerah, yakni ketidakadilan yang dirasa masyarakat dan kemiskinan struktural.

"Temuan itu kami analisa lebih lanjut. Muaranya ternyata ada di hulu, sektor paling fundamental yakni konstitusi bangsa ini yang telah diubah lebih dari 95 persen isi pasal-pasalnya," jelas dia.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

Photo :
  • DPD RI

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Alhasil, lanjut dia, negara kesejahteraan yang dirancang para pendiri bangsa sudah melenceng jauh dari cita-cita nasional. Sebab, bangsa ini telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Sebaliknya, Indonesia justru menjabarkan ideologi lain yakni liberalisme dan individualisme. 

Maka dari itu, LaNyalla mengatakan tidak heran apabila selalu ditemukan paradoksal di lapangan selama hampir 20 tahun belakangan ini, tepatnya sejak dilakukan amandemen konstitusi. Oleh karena itu, LaNyalla berkampanye untuk menata ulang Indonesia demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut