10 Orang Tewas, Polda Bentuk Tim Khusus Periksa Izin Tambang di Sumbar
- VIVA/Andri Mardiansyah
VIVA Nasional – Sebanyak 10 orang meninggal dunia pada Jumat 10 Desember 2022 di lubang tambang batu bara di kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Atas kejadian tersebut Kepolisian Daerah Sumatera Barat membentuk tim khusus untuk memeriksa seluruh perizinan tambang yang ada di wilayah setempat.
Kepala Polda Sumatera Barat Inspektur Jenderal Polisi Suharyono mengatakan peristiwa ledakan lubang tambang batu bara itu membuat pihaknya berencana memeriksa seluruh izin tambang yang ada di Sumbar guna meminimalkan kejadian serupa.
"Tidak hanya tambang batu bara, tambang emas, tambang atau usaha lainnya yang ada di Sumbar akan diperiksa. Kejadian ini membuat semua terbuka dan ini awal yang bagus bagi kami mendapatkan data tambang yang berizin di daerah ini," kata Suharyono di Padang, dikutip dari Antara, Sabtu 10 Desember 2022.
Baca juga: 4 Bintang Sepakbola Masuk Perempat Final Piala Dunia 2022, Siapa Paling Kaya?
Ia mengungkapkan, dalam tim khusus ini Polda tidak sendiri melainkan bersama Pemprov Sumbar, Kementerian Kehutanan dan pihak terkait untuk memastikan seluruh aktivitas tambang yang ada di Sumbar memiliki izin.
Kapolda menegaskan tidak akan memberikan kemudahan atau membiarkan tambang yang tidak berizin beroperasi karena hal itu akan memicu banyak tambang ilegal bermunculan dengan alasan demi mata pencaharian masyarakat.
"Kita ingin melindungi perusahaan yang telah memiliki izin dan memastikan tidak ada lagi usaha tambang yang beroperasi tanpa izin lengkap atau ilegal," katanya.
Kapolda juga tidak ingin masyarakat menjadi korban jika pihaknya langsung melakukan penutupan tambang secara tiba-tiba tanpa memikirkan konsekuensi logis dari tindakan tersebut.
"Kita tidak bisa membuat semua pihak puas, namun saya pastikan hanya tambang legal yang dapat beroperasi di Sumbar," tegasnya.
Evakuasi Korban Ledakan Tambang Batu Bara PT Nusa Alam Lestari, Desa Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto.
- VIVA/Andri Mardiansyah.
Selain itu, Polda Sumbar akan membentuk tim khusus di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk memeriksa dan melakukan pendataan terhadap keabsahan usaha tambang di Sumbar.
Ia menegaskan ada beberapa metode dalam menyikapi tambang ilegal di Sumbar, yakni memberhentikan aktivitas tambang ilegal tanpa melakukan penyitaan alat serta meminta mereka melakukan pengurusan izin.
Kedua, jika tetap membandel akan diberikan peringatan dan jika masih tetap beroperasi akan dilakukan penindakan tegas secara hukum "Kita minta tambang yang belum mengurus perizinan agar mengurus seluruh perizinan sebelum beroperasi di daerah itu," katanya. (Ant)
Heru Budi Tegaskan ASN DKI Tak Ada WFH: Media Saja Masuk
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan, tidak ada penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) jajarannya.
