- Dokumentasi DPD
VIVA Nasional – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti tetap akan memperjuangkan bangsa ini harus kembali ke Naskah Asli Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Meskipun, banyak kalangan intelektual yang menuduh LaNyalla sedang membegal konstitusi.
LaNyalla mengaku memperjuangkan ini semua untuk Indonesia dan bangsa ini agar tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa, serta tidak menjadi bangsa yang salah arah. Karena itu, ia berkampanye untuk meluruskan kembali cita-cita dan tujuan lahirnya bangsa dan negara ini.
Ketua DPD RI LaNyalla
- Dokumentasi DPD
“Saya tertawa dalam hati. Siapa sebenarnya yang membegal konstitusi kita. Dari sebelumnya menjabarkan Pancasila, menjadi menjabarkan ideologi asing?,” kata LaNyalla dalam keterangannya pada Selasa, 13 Desember 2022.
Menurut dia, cara yang ditempuh agar kembali kepada Naskah Asli UUD 1945 itu menyempurnakan bersama kelemahannya dengan cara yang benar, yaitu melalui teknik addendum. Tentu, kata dia, bukan mengganti total seluruh isinya 95 persen dan menjadi konstitusi baru.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
- Dok. Istimewa
“Setahu saya, intelektual adalah orang yang mampu melihat keganjilan-keganjilan yang tidak pada tempatnya untuk kemudian menawarkan solusi. Dengan tujuan meluruskan keganjilan-keganjilan tersebut,” jelas dia.
Sehingga, kata LaNyalla, seorang intelektual tidak hanya berhenti melihat keganjilan saja. Karena kalau hanya melihat saja, maka akan terjebak dalam menara gading. Kemudian, jika tidak merasakan keganjilan bahwa Indonesia yang kaya raya akan sumber daya alam tetapi rakyatnya miskin, maka bukan intelektual.
“Jika kita tidak merasakan keganjilan bahwa Sumber Daya Alam di Indonesia hanya dinikmati segelintir orang dan orang Asing, maka kita bukan intelektual. Jika kita tidak merasakan keganjilan bahwa pembangunan ternyata tidak mengentas kemiskinan, tetapi hanya menggusur orang miskin, maka kita bukan intelektual,” ucapnya.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
- DPD RI
Sebagai Ketua Senator RI, LaNyallah sudah berkeliling mendatangi kurang lebih 300 kabupaten/kota di Indonesia. Menurut dia, persoalan yang ditemukan hampir sama yaitu ketidakadilan yang dirasakan masyarakat daerah dan kemiskinan struktural yang sulit dientaskan.
“Sudah sering saya katakan, penyebab persoalan tersebut ada di hulu, ada di koridor fundamental yaitu Konstitusi kita yang telah meninggalkan konsep yang didisain para pendiri bangsa, yang telah meninggalkan Pancasila,” ungkapnya.
Tentu, LaNyalla mengatakan semua paradoksal tersebut bukan karena kesalahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, kata dia, siapa pun presidennya itu harus taat dan bersumpah menjalankan Konstitusi dan Peraturan perundangan yang berlaku.
Memang faktanya, lanjut dia, Konstitusi telah berubah dan perubahan itu makin deras diikuti dengan lahirnya puluhan Undang-Undang yang tidak bermuara kepada cita-cita dan tujuan lahirnya bangsa dan negara ini.
“Jadi sudahlah, jika Anda masih ingin mengikuti Pilpressung tahun 2024 ala demokrasi liberal silakan. Pekerjaan mengembalikan Negara Indonesia untuk berdaulat, mandiri, adil dan makmur memang berat. Biar saya saja bersama teman-teman yang mau,” pungkasnya.
