Politisi Golkar Misbakhun Puji DJP Berkinerja Cemerlang di Tengah Masa Sulit
VIVA Nasional – Politisi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, menilai positif dan patut dipuji terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Misbakhun yang juga anggota Komisi XI DPR RI itu menganggap DJP tidak sekedar berprestasi sampai mencapai target negara. Tetapi juga cukup disiplin dalam membangun integritas para pegawainya.
Dia mengingatkan, bagaimana Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perincian APBN 2022. Yang mana target penerimaan perpajakan dipatok Rp 1.485 triliun. Tetapi kata Misbakhun, sudah melampaui angka tersebut atau 110 % dari target.
“Prestasi ini adalah buah dari kinerja dan integritas seluruh jajaran pegawai DJP, dari lini yang paling bawah sampai dengan jajaran pimpinan yang berjumlah 44.812 pegawai,” ujar Misbakhun kepada wartawan di Jakarta, Jumat 16 Desember 2022.
Alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) itu mengatakan, DJP selama pandemi COVID-19 tidak mudah melaksanakan tugasnya. Tetapi justru mampu mendapatkan capaian maksimal sehingga layak diapresiasi.
“Saya mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi untuk kerja keras seluruh pegawai dan pimpinan DJP atas kesuksesannya dalam melaksanakan tugas menghimpun penerimaan negara dengan tantangan luar biasa karena masih dalam masa pandemi COVID-19,” jelasnya.
Walau diakuinya, saat ada pegawainya yang berbuat tercela tetap akan menjadi sorotan. Legislator di Komisi Keuangan dan Perpajakan itu lantas mengutip data mengenai penindakan terhadap pegawai DJP sejak 2019.
Data itu dipaparkan Dirjen Pajak Suryo Utomo pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia beberapa waktu lalu. Misbakhun memerinci sejak 2019 terdapat 718 pegawai DJP yang dikenai hukuman ringan. Juga terdapat 199 dijatuhi hukuman sedang. Lalu 349 dijatuhi hukuman berat.
Jenis kesalahan beragam. Ada pegawai yang hidup serumah tanpa menikah, ataupun bekerja dengan meminta imbalan. Meski begitu, Misbakhun menilai perlu memberi apresiasi pada para pegawai yang telah bekerja sungguh-sungguh.
“Pengenaan hukuman disiplin untuk 1,6 % dari total pegawai Kementerian Keuangan ini tetap tidak bisa menutup kenyataan bahwa jauh lebih banyak pegawai yang baik,” tuturnya.
Legislator dari Dapil II Jawa Timur itu menegaskan, memang setiap pekerjaan ada tantangan dan godaannya. Termasuk di DJP. Maka sebagai abdi negara, kata dia, juga harus siap ditugaskan ke seluruh wilayah NKRI. Tidak hanya jauh dari keluarga, tetapi juga harus menanggung biaya akomodasi dengan uang sendiri.
“Sampai ada istilah menikah tapi tidak serumah, bukan serumah tidak menikah,” katanya.
Politisi yang dikenal selalu membela kebijakan Presiden Jokowi itu, mengatakan memang tunjangan DJP yang tertinggi dibanding instansi lain. Tapi menurut dia, sebanding juga dengan risiko yang dihadapi.
“Bagaimanapun mereka harus mengawal penerimaan perpajakan dari wajib pajak sampai pada rekening kas negara,” kata mantan pegawai DJP itu.
Oleh karena itu, Misbakhun mendorong Dirjen Pajak Suryo Utomo meneruskan upaya mendisiplinkan para pegawai DJP. Dia mengharapkan pegawai DJP tetap menunjukkan kinerja positif di tengah berbagai tantangan dan godaan.
“Di setiap instansi tetap ada orang yang berintegritas dan ada orang yang melanggar aturan, tetapi jangan sampai hukuman disiplin pegawai menjadi cerminan ketidakmampuan pemimpin dalam melaksanakan tugas pembinaan pegawai. Penegakan disiplin adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan secara tegas sebagai tugas pimpinan,” jelasnya.
