- Istimewa
VIVA Nasional – Hasil survei nasional Voxpol Center Research & Consulting teranyar menunjukkan bahwa mayoritas publik menginginkan keberlanjutan program pemerintah saat ini oleh presiden baru pada Pemilu 2024 mendatang.
Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, keinginan publik agar Presiden berikutnya harus melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo sangat pantas, karena hal tersebut relate dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden.
"Bahwa kemudian sekarang terlihat publiknya lebih mencari figur yang melanjutkan kebijakan Pak Jokowi, sebetulnya itu relate dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden karena umumnya kinerja Presiden itu diangka 70% kan," kata Ray Rangkuti kepada awak media, Sabtu 24 Desember 2022
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.
- VIVAnews/Fikri Halim
Menurut pendiri lembaga Lingkar Madani itu, saat ini hanya ada dua isu yang diinginkan publik kepada pengganti Presiden Jokowi nanti, yakni melanjutkan kerja Presiden Jokowi atau tidak melanjutkan. Namun, publik lebih banyak menginginkan Presiden terpilih di Pilpres 2024 melanjutkan kerja-kerja Presiden Jokowi.
"Secara umum pemilu 2024 hanya terbagi kepada dua isu, pertama isu melanjutkan kebijakan Pak Jokowi dan yang kedua sebaliknya mengkoreksi kebijakan Pak Jokowi. Oleh karena itu sangat mudah dibayangkan kalau kemudian banyak dipilih figur yang melanjutkan apa-apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi," ujarnya.
Lewat keinginan ini, beberapa nama yang sempat diendorse oleh Presiden Jokowi akan mendapat keuntungan politik. Karena mereka berkesempatan besar melanjutkan kerja-kerja Presiden Jokowi ke depan nanti.
"Nah tentu saja ini akan berimplikasi terhadap tokoh siapa kira-kira yang akan di endorse oleh pak Jokowi. Kalau dengan sendirinya sedikit banyak itu akan menanggung keuntungan politik lah dari endorse itu, karena itu tadi melanjutkan pembangunan yang dirasakan di eranya Pak Jokowi," ujarnya.
Ray Rangkuti pun tak membantah bahwa Presiden Jokowi berhasil melakukan pembangunan di seluruh Indonesia secara merata, dan mampu menjaga kekuatan ekonomi Indonesia agar tetap menguat.
"Kalau itu sih saya kira kita sudah setuju lah ya dengan cara perkembangan, cara pengelolaan ekonomi dan sebagainya. Kalau perseginya ekonomi ya saya tidak menguasai itu juga. Tapi secara kasat mata terjadi pembangunan di sana-sini ya, itu tidak bisa dinafikan, tidak bisa diabaikan," jelasnya.
Unjuk rasa di depan kantor Kementerian Koperasi dan UMKM
- Berbagai sumber
Meski begitu, Ray Rangkuti agak sedikit memberikan catatan khusus kepada Presiden Jokowi yakni cara mengelola demokrasi yang selalu mendapat kritik tajam dari berbagai pihak.
"Kalau dari aspek menghormati demokrasi mengelola demokrasi orang mungkin akan mencari figur yang lain juga. Jadi intinya siapapun nanti orang yang akan ditunjuk oleh Pak Jokowi itu, misalnya diendorse oleh Pak Jokowi sebagai calon presiden beliau, itu juga harus memperlihatkan sisi demokrasinya dia, karena itu yang menurut saya agak longgar dari Pak Jokowi," ujarnya.
