Banyak Kerugian, RI Diminta Setop Berikan Konsesi ZEE ke Vietnam
- Istimewa
VIVA Nasional – Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencanangkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia belum berjalan optimal. Tetapi, Hakeng menilai tetap ada sisi positif dari Pemerintahan Jokowi yang patut mendapatkan apresiasi.
"Namun saya patut memberikan kredit positif terhadap pemerintahan saat ini, karena telah memberi perhatian yang begitu besar pada dunia maritim di Indonesia. Hal ini sangat penting saya utarakan mengingat betapa Presiden-Presiden sebelum Presiden Jokowi seakan-akan abai pada sektor maritim. Jokowi dengan berani mencanangkan konsep Poros Maritim Dunia serta tol lautnya," kata Hakeng dalam keterangan pers kepada media di Jakarta, Senin 26 Desember 2022
VIVA Militer: Kapal Vietnam ditangkap pasukan TNI Angkatan Laut
- Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Dispenal)
Hakeng menilai, saat ini terdapat satu situasi yang sebetulnya perlu mendapat perhatian serius. Yaitu terkait diplomasi maritim yang saat ini sedang berlangsung diantara pemerintah Indonesia dengan Vietnam berkaitan dengan batas laut serta penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif.
Perundingan mengenai batas laut dan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam sebenarnya telah berlangsung lama sejak 21 Mei 2010. Namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan.Â
"Saya sebagai pengamat maritim berharap pihak pemerintah Indonesia yang diwakili oleh tim teknis perundingan untuk tidak menerima usulan Vietnam," kata Hakeng
Dia mengatakan, apabila RI menerima usulan dari Vietnam maka dalam penilaiannya justru Indonesia akan mengalami kerugian yang sangat besar. "Dengan memberikan konsesi sesuai keinginan Vietnam, maka kita akan kehilangan potensi pendapatan dari SDA maritim yang ada di wilayah tersebut dan kehilangan ini akan berlangsung selamanya," ujar Hakeng.Â
