Pengamat: Presiden Jokowi Lakukan Hilirisasi Demi Kedaulatan Energi Indonesia
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
VIVA Nasional – Beberapa kebijakan Pemerintah di tahun 2022 kemarin berhasil membuat gerah negara-negara Eropa. Sejumlah kebijakan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengguncang negara-negara Uni Eropa dan Asia adalah menghentikan ekspor beberapa komoditas andalan Indonesia mulai dari batu bara, Crude Palm Oil (CPO), hingga bijih bauksit.
Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Indinesia (UI) Lisman Manurung menyoroti perjuangan Jokowi dalam kebijakannya lakukan hilirisasi demi menjaga kedaulatan energi Indonesia. Menurutnya, pembatasan atau embargo yang dilakukan oleh pemerintah terhadap beberapa komoditas tambang sangat tepat dan menjadi catatan emas bahwa Indonesia bisa mandiri mengelola Sumber Daya Alam-nya sendiri.
"Pembatasan atau embargo ini adalah dalam rangka hilirisasi industri kita, agar ekspor SDA kita dalam bentuk mentah, tidak membuat generasi mendatang mengutuk kita karena malas bekerja. agar ada komponen keringat kita pada ekspor berbahan nikel," kata Lisman Manurung kepada wartawan, Senin 2 Januari 2023
Aktivitas pertambangan di Maluku Utara yang melakukan ekspor bijih nikel.
- ANTARA Foto/Abdul Fatah
Menurut Lisman, sangat wajar bila pemerintah ingin melakukan hilirisasi industri dalam negeri untuk kepentingan masyarakatnya, salah satunya adalah membuka lapangan kerja baru.
"Kita mau melakukan hilirisasi industri dalam negeri terkait bahan nikel agar ada banyak pekerjaan di sini. Apakah adil mereka 3% pengangguran, sementara RI masih didera penduduk miskin 9%. Sah-sah saja proses para pihak berusaha untuk mencari keadilan," ujarnya.
Gugatan Uni Eropa ke WTO atas kebijakan Pemerintah Indonesia patut dilawan untuk menegaskan keadilan bagi Indonesia. Selama ini, Uni Eropa sudah menikmati kekayaan alam Indonesia, dan disaat Indonesia ingin mandiri mengelola kekayaannya sendiri digugat oleh mereka.
"Saatnya kita menuntut keadilan juga dalam memperoleh manfaat atas rendahnya manfaat yang diperoleh RI atas SDA langka itu. Mau mereka dipuji-puji oleh generasi mendatang mereka, bisa menekuk negara berkembang, hanya karena ada potensi yang tidak biasa dalam berbisnis, yakni Uni E vs Just Indonesia only," paparnya.
Dikatakan Lisman, salah satu keuntungan Indonesia saat ini adalah keuntungan yang didapatkan dari kebijakan larangan ekspor nikel, yakni melambungnya harga nikel di pasar dunia, dan gugatan Uni Eropa itu harus pertanyakan, apakah mewakili Eropa secara keseluruhan atau hanya negara-negara tertentu saja.
"UE menggugat embargo ekspor nikel kita. Tindakan ini membuat harga nikel melambung, tetapi negara lain terima saja, dan hanya sebagian yang menggugat dalam hal ini Uni Eropa. WTO ini organisasi biasa dan apakah anggotanya kan negara-negara secara individu dan ini unik," ujarnya.
Tambang bauksit PT Antam Resorces Investindo di Tanjungpinang, Kepulauan Riau
- Antara/ Henky Mohari
Dalam bisnis, kata Lisman, itu tidak seimbang. "Dia enak membuat masyarakatnya menikmati hasil dari kita, dengan memaksa mengambil bauksit dari kita dan membawa ke negara mereka untuk diolah menjadi industri dan menghasilkan yang banyak," ujarnya.
Lisman mengaku tidak tahu apakah penggugat adalah UE, dan apakah case-nya UE vs Indonesia. "Menurut hemat saya, protokol proses terjadinya dispute ini perlu didalami oleh para pakar terkait. Sengketa bisa terjadi antara 2 pihak yang tidak setara,” ujarnya.
Lisman yakin betul dengan potensi Indonesia yang bisa mengelola kekayaan alam-nya sendiri tanpa harus menjual bahan mentah secara langsung. Oleh sebab itu, Lisman meminta pemerintah tidak perlu takut dengan gugatan Uni Eropa atas kebijakan hilirisasi dan melarang ekspor bahan mentah.
"Kita sendiri bisa loh mengolahnya menjadi lempengan apa gitu. Mestinya harus ada negosiasi bukan malah membawah ke pengadilan. Masa ditakut-takutin asing langsung gak berani hilirisasi," ujarnya.
Pemerintah, lanjut Lisman harus melakukan hilirisasi dan tetap membuka peluang bisnis dengan negara-negara luar, baik itu Eropa maupun dataran Asia asalkan sebagian tenaga kerja harus dari Indonesia, bukan di bawa dari negara asal mereka.
"Hilirisasi kan membawa manfaat, artinya ketika nikel itu bisa kita olah dengan kerja sama mereka, ya gak apa-apa tapi tenaga kerja harus dari kita, kan ada manfaatnya dong, Kan ada pembagian uang, pembagian keahlian, kemajuan dan lain-lain," ujarnya.
Presiden Jokowi saat meninjau Tambang Grasberg
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Diketahui, dalam rentang tahun 2022, banyak sekali kebijakan pemerintah yang membuat dunia geger. Hal ini terkait dengan beberapa langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi terkait pelarangan ekspor bahan mentah SDA.
Kebijakan-kebijakan itu sejatinya diambil demi kepentingan nasional. Namun, akibat banyak negara-negara luar yang bergantung pada ekspor komoditas SDA itu selama ini, maka keputusan pelarangan itu pun menimbulkan reaksi dari negara-negara luar.
