- Antara
VIVA Nasional – Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Polri masih menemukan adanya permasalahan dan celah penyimpangan pada jalur importasi. Selain itu, para pemangku kepentingan terkait ekspor dan impor juga tidak bersinergi.
Wakil Kepala Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Novel Baswedan mengatakan pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola ekspor dan impor terdapat persoalan dan celah penyimpangan pada penyaluran importasi.
Penyidik KPK Novel Baswedan
- VIVA/Edwin Firdaus
“Masih adanya importir yang bekerja sama dengan oknum untuk melakukan pelanggaran importasi,” kata Novel melalui keterangannya pada Senin, 2 Januari 2023.
Kemudian, kata Novel, ditemukan adanya intervensi dari pihak lain yang dapat mempengaruhi independensi dan integritas petugas pemeriksa dalam proses importasi. Lalu, terdapat praktik nominee dan ‘pinjam bendera’ dalam kegiatan importasi.
“Kurangnya sinergitas dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait ekspor impor,” ujarnya.
Dalam kegiatan bersama Itjen Kementerian Keuangan di Cikarang Dry Port, Novel menyebut ditemukan pelanggaran kepabeanan yang dilakukan oleh 2 imporitr dalam 2 kontainer berupa pemasukan barang tidak sesuai dokumen.
“Antara lain motor besar, sepeda premium, barang mewah dan barang Lartas lainnya sehingga dilakukan penegahan dan nota pembetulan (notul) nilai total sebesar Rp2.425.315.000,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Satgassus TPK Polri, mantan Penyidik KPK ini mengatakan Kementerian Keuangan telah merespon diantaranya melaksanakan program reformasi berkelanjutan dengan fokus penataan pada 5 pelabuhan utama, termasuk Cikarang Dry Port.
“Yang diikuti dengan penguatan pengawasan pada pada wilayah Pesisir Timur Sumatera untuk mencegah terjadinya ballon effect akibat adanya pengetatan di Pelabuhan Utama,” jelas dia.
Disamping itu, Novel menambahkan Satgassus TPK Polri juga menemukan permasalahan dalam distribusi program pupuk bersubsidi. Menurut dia, masih banyak ditemukan penerima ganda Pupuk Bersubsidi yang dituangkan dalam e-RDKK dan belum optimalnya penggunaan Kartu Tani, baik dari sisi distribusinya dan sarana prasarananya.
“Belum optimalnya pendataaan penerima Pupuk Bersubsidi dan pengawasan distribusi Pupuk Bersubsidi oleh Pemerintah Daerah, serta masih ditemukan Pupuk Bersubsidi yang diduga kualitasnya di bawah standar,” ucapnya.
Atas temuan-temuan hasil deteksi korupsi tersebut, kata Novel, Satgasus Pencegahan TPK Polri telah melakukan koordinasi dan menyusun aksi pencegahan korupsi dengan Kementerian/Lembaga terkait diantaranya melalui kegiatan pendampingan, pengawasan dan perbaikan regulasi.
“Terkait dengan program pencegahan korupsi melalui implementasi Single Identity Number (SIN) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerimaan negara yang bersumber dari cukai, saat ini masih berjalan,” pungkasnya.
