Tanggapan Komnas HAM soal 12 Pelanggaran HAM Berat yang Disebut Jokowi
- ANTARA/Muhammad Zulfikar
VIVA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merespons baik soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pelanggaran HAM berat di masa lalu.
"Menyikapi pernyataan tersebut, Komnas HAM menyambut baik sikap Presiden atas adanya pengakuan terhadap 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam keterangan persnya, Kamis 12 Januari 2023.
Atnike mengatakan, pengakuan tersebut memperlihatkan komitmen Pemerintah sebagai pemangku kewajiban dalam pemulihan hak korban serta pemberian kompensasi restitusi, dan rehabilitasi.
Keterangan Pers Jokowi di atas terowongan Gajah, Tol Pekanbaru-Dumai
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Sebagaimana diatur dalam sejumlah aturan, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat; serta Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu.
Kemudian, Atnike beserta jajarannya mendukung adanya jaminan ketidakberulangan peristiwa pelanggaran HAM berat dengan membangun pemajuan dan penegakan HAM yang efektif.
Presiden Jokowi.
- Dokumentasi Jasa Marga.
"Di antaranya dengan mendorong ratifikasi semua instrumen HAM Internasional, perubahan kebijakan di berbagai sektor dan tatanan kelembagaan pada institusi negara, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta aparat sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan HAM," ucapnya.
Selain itu, Komnas HAM juga meminta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk memfasilitasi koordinasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung terkait tugas dan kewenangan dalam menjalankan penyelidikan dan penyidikan guna menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial.
