Ganjar Komitmen Asah Keterampilan Penyandang Disabilitas: Mereka Juga Punya Cita-cita

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
Sumber :
  • Istimewa

VIVA Nasional – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, membuka rapat kerja nasional Perkumpulan Tunanetra Kristian Indonesia (PETKI) di Gedung Dikjur, Kota Semarang. Rapat itu dilakukan untuk merancang program kerja dan visi misi PETKI tahun 2023.

Muhammadiyah: Prabowo Harus Menyerap Aspirasi Anies, Cak Imin, Ganjar, dan Mahfud

Pada kesempatan itu, Ganjar menyampaikan pentingnya pendampingan dan pelatihan keterampilan yang dikhususkan bagi para penyandang disabilitas, agar mereka dapat meraih cita-cita sesuai keinginan.

"Banyak aktivitas yang membuat mereka bisa lebih mandiri dan tadi kegiatannya tidak hanya keagamaan dari tunanetra Nasrani, tapi juga membuat kegiatan yang sifatnya keterampilan life skill, sehingga kemandirian ini bisa didorong," ujar Ganjar usai membuka rakernas, Sabtu, 14 Januari 2023.

Houthi Tuding Arab Saudi hingga Rusia, China dan Iran Mulai Satukan Kekuatan

Untuk mendorong komitmen pemerintah dalam bentuk kepeduliam terhadap penyandang disabilitas, Pemprov Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

PSI Ungkap Sosok Gubernur yang Tepat Pimpin Jakarta

Tak hanya itu, Ganjar juga mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemenuhan Hak Disabilitas. Ganjar pun mendorong PETKI untuk mengoptimalkan peraturan tersebut agar segala kebutuhan sarana dan prasarana penunjang bisa terpenuhi.

"Tentu kita sudah punya Perda, punya Pergub untuk penyandang disabilitas maka kawan-kawan PETKI di Jawa Tengah ini bisa mengandalkan itu. Tadi saya tawarkan, apa sih yang menjadi problem mereka dan kemudian bagaimana mereka bisa kita latih diberikan akses yang banyak, sehingga bisa mandiri," jelas Ganjar.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

Photo :
  • Istimewa

Agar kebutuhan para penyandang disabilitas bisa diakses dengan mudah, Ganjar pun telah meminta jajarannya di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten untuk mendata dan melakukan validasi terkait jumlah penyandang disabilitas di daerahnya.

Diharapkan, dengan fasilitas yang diberikan pemerintah, para penyandang disabilitas dapat mengembangkat bakat dan minatnya agar hak-hak mereka juga terpenuhi dan tidak menghambat kemandirian mereka.

"Kita sudah sampaikan umpama ke kawan kades ada berapa penyandangan disabilitas di desa kalian. Mana yang tunanetra, mana yang tuli, mereka butuh pelatihan apa agar bisa kita bantu," ucap Ganjar.

"Kalau itu bisa dipercepat, maka akan membantu kita memberikan pelatihan, kemandirian, dukungan kepada mereka sampai mereka menyatakan diri siap," sambung Ganjar.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya