KPK Geledah Kantor DPRD DKI Terkait Korupsi Pengadaan Tanah di Pulogebang
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
VIVA Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Selasa, 17 Januari 2023.
Berdasarkan pantauan VIVA di lokasi, sejumlah orang dengan memakai rompi krem bertuliskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampak sedang menggeledah ruang salah satu Komisi di DPRD DKI Jakarta yang berada di lantai 3 samping ruang sidang paripurna.
Gedung DPRD DKI Jakarta.
- VIVA.co.id/ Ade Alfath
Kendati demikian, pengamanan dalam (pamdal) tidak mengizinkan wartawan untuk meliput kegiatan penggeledahan tersebut.
"Iya mas mohon maaf tunggu diluar dulu ya, instruksi dari atas soalnya," ujar salah satu pamdal kepada wartawan, Selasa 17 Januari 2203.
Tak hanya memakai rompi, sejumlah pegawai KPK yang sedang menggeledah tersebut pun turut memakai sarung tangan saat menggeledah salah satu ruangan di DPRD tersebut. Sejumlah pegawai KPK tampak masih berada di dalam gedung DPRD DKI Jakarta untuk menggali temuan-temuan yang ada di dalamnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh pihaknya di Gedung DPRD DKI Jakarta itu. Dia mengatakan penggeledehan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang.
"Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang," ujar Ali saat dikonfirmasi.
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, kerugian negara dalam kasus pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, mencapai ratusan miliar rupiah.
"Untuk sementara jumlahnya ratusan miliar rupiah," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Jumat, 15 Juli 2022.
Kendati begitu, Ali belum dapat merincikan lebih jauh. Sebab saat ini lembaga antirasuah tersebut masih melakukan penghitungan dan melakukan pendalaman alat bukti. "Tentu masih terus kami konfirmasi dan kumpulkan alat buktinya dari keterangan saksi-saksi yang terus kami agendakan pemeriksaan," kata Ali.
KPK/Ilustrasi.
- VIVAnews/ Cahyo Edi (Yogyakarta)
Diketahui, KPK sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang. Kasus ini diduga salah satu BUMD milik DKI Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya. KPK pun telah menentukan pihak-pihak yang potensial dimintai pertangungjawaban hukum. Meski begitu, KPK belum dapat menyampaikan kepada publik.
"Setelah cukup, pasti KPK akan mengumumkan secara utuh hasil penyidikan perkara ini termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," kata Ali.
Ali menambahkan, KPK saat ini masih terus mengumpulkan alat bukti melalui pemanggilan sejumlah saksi untuk mengusut kasus dugaan korupsi tersebut. "Sejauh ini tim telah memanggil saksi sebanyak 22 orang terdiri dari pegawai BPN, pegawai BUMD, swasta dan notaris," ujarnya.
