- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Nasional – Mantan Wakaden B Paminal Divisi Propam Polri, Arif Rachman Arifin bakal dengarkan pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) pada Jumat mendatang atau pekan depan.
Arif Rachman Arifin sendiri merupakan salah satu terdakwa perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.
Arif Rachman Arifin, Sidang Saksi Ahli
- VIVA/M Ali Wafa
"Siap kejaksaan itu beda dengan siap kepolisian maupun TNI. Artinya di tanggal 27 apapun bentuknya saudara harus siap tuntutan," ujar Hakim Ketua Ahmad Suhel ke Jaksa di PN Jakarta Selatan, Jumat 20 Januari 2023.
"Baik kita akan buka kembali sidang ini pada jumat depan tanggal 27 januari dengan tuntutan dari jpu," kata Suhel.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan bakal menggelar sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J pada Jumat 20 Januari 2023.
Arif Rachman Arifin, Sidang Saksi Ahli
- VIVA/M Ali Wafa
Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto mengatakan duduk sebagai terdakwa dalam sidang kali ini yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nur Patria dan Arif Rachman Arifin.
"Iya ada sidang (hari ini), untuk terdakwa HK, AP dan AR," ujar Djuyamto saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 20 Januari 2023.
Sementara itu, kuasa hukum Hendra Kurniawan, Ragahdo Yosodiningrat mengatakan, pihaknya bakal menghadirkan 2 ahli dan 1 saksi meringankan.
Mantan Wakaden B Ropaminal Divpropam Polri Arif Rachman Arifin
- Youtube
Ahli Hukum Tata Negara (HTN), Margarito Kamis dan ahli psikologi yaitu Silverius Soeharso akan dihadirkan dalam sidang kali ini. Sementara untuk saksi meringankan yaitu mantan Wakapolri, Komisaris Jenderal (Purn) Oegroseno.
"Ahli HTN/HAN, Margarito Kamis, Ahli Psikolog, Silverius Y. Soeharso dan saksi A de Charge, Komjen Pol (Purn) Oegroseno," kata Ragahdo.
Dalam perkara ini, Hendra Kurniawan, Agus Nur Patria dan Arif Rachman Arifin didakwa merintangi penyidikan bersama-sama dengan Ferdy Sambo, Chuck Putranto, Baiquni Wibowo dan Irfan Widyanto.
Atas perbuatannya, mereka didakwa dengan dakwaan alternatif pertama primair Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Kemudian subsidair Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Atau dakwaan alternatif kedua primair Pasal 233 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan subsidair Pasal 221 ayat (1) ke-2 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
