Politik Identitas Ancaman Serius di Pemilu 2024, Ini Kata Gus Yahya
- Dok. Istimewa
VIVA Nasional – Webinar Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam Pendidikan Pemilih Cerdas untuk Mewujudkan Pemilu Berkualitas Tahun 2024 yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual melalui zoom dan kanal resmi Youtube Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
Salah satu narasumber dari webinar tersebut adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau lebih dikenal dengan sapaan Gus yahya, di dalam webinar tersebut Cholil mengakui bahwa meniadakan sentimen politik identitas dan pemilu 2024 bukanlah upaya yang mudah.
Webinar Pemilu Kemendagri
- Tangkapan Layar
Bukan saja karena sentimen ini dieksploitasi begitu rupa pada Pemilu 2019 lalu, namun menurutnya politik identitas juga telah menjadi semacam bawaan dalam realitas masyarakat politik Indonesia sejak dulu.
“Pertama, tradisi politik masyarakat kita memang pada awalnya dibangun atas dasar kurang lebih politik identitas, dalam hal ini praktik atau model dinamika politik yang berlangsung cukup lama, berapa puluh tahun,” ujar Yahya.
Yahya merasakan rezim Orde Baru yang dianggap berusaha untuk meniadakan politik aliran ini menggunakan pendekatan otoriter pemerintah yang bertindak represif.
Selama 32 tahun, pemerintahan Soeharto giat membonsai berbagai aliran politik untuk mempermudah kontrol negara. Akan tetapi, cara ini toh tidak berhasil melenyapkan sentimen identitas dalam kontestasi politik secara permanen.
“Walaupun memang pada akhirnya ada pelunakan di dalam politik identitas itu, tetapi begitu terjadi reformasi politik dan represi pemerintah berhasil dihilangkan, kecenderungan politik identitas dan aliran politik itu meruyak kembali seperti sesuatu yang tadinya lama tersimpan dan tiba-tiba terbuka,” ungkapnya.
Gus Yahya Cholil Staquf
- VIVA/M Ali Wafa
Yahya menyatakan bahwa hal ini menjadi pekerjaan rumah sekaligus tantangan berat bagi semua pihak, utamanya organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan. Ia berharap, elit politik tidak lagi mengeksploitasi sentimen identitas sebagai senjata untuk memuaskan sesuatu yang ia sebut “politik syahwat”.
Yahya mengeklaim bahwa NU akan berfokus pada upaya pendidikan politik masyarakat, agar kalangan akar rumput dapat memilih calon pejabat berdasarkan pertimbangan rasional, dan tak mudah tersulut oleh sentimen politik identitas yang telah terbukti membawa pemberdayaan jangka panjang.
“Tapi saya kira NU juga tidak mungkin mengerjakan strategi ini sendiri, perlu ada komunikasi lebih lanjut dengan pemangku kepentingan yang lain, ormas-ormas lain, organisasi-organisasi keagamaan yang lain, juga dengan partai-partai politik,” katanya.
Gus Yahya Cholil Staquf
- VIVA/M Ali Wafa
Upaya ini, menurutnya, tidak cukup dilakukan hanya melalui pesan-pesan di dunia maya, melainkan harus secara nyata di lapangan agar pesan-pesan tersebut dapat diinternalisasi dengan baik oleh warga.
“Insya Allah ke depan NU akan lebih intensif dalam mendorong strategi untuk kepentingan ini dan kami berharap bahwa ke depan alias nada kerja sama yang lebih erat dengan semua pemangku kepentingan yang ada. Kalau nanti Kemendagri bisa menjalankan peran sebagai lokomotif dari strategi ini, saya kira juga akan sangat membantu,” pungkasnya.
92.493 NIK Warga Jakarta Bakal Dinonaktifkan Pekan Depan
Penonaktifan NIK itu tengah diajukan ke Kemendagri.
