Airlangga Tegaskan Perppu Cipta Kerja Sudah Dikomunikasikan Dengan Baleg
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
VIVA Nasional – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja sudah dikomunikasikan pemerintah dengan Badan Legislasi DPR RI.
“Sudah, sudah,” kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, menyoal perkembangan penerbitan Perppu Cipta Kerja.
Ilustrasi omnibus law cipta kerja
- Istimewa
Menurutnya Surat Presiden (Surpres) tentang Perppu itu tinggal dibacakan pada sidang paripurna DPR RI. "Tinggal menunggu disurpresnya saja dibacakan di (sidang) paripurna," ujar Airlangga
Sebagaimana diketahui pada 30 Desember 2022 lalu, Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, atas kebutuhan mendesak guna mengantisipasi kondisi global.
Airlangga pada kesempatan itu kembali menekankan bahwa pertimbangan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja adalah untuk memberikan kepastian hukum.
"Iya tentu kepastian hukum. Karena ada dua hal, pertama kegentingan memaksa, dan kedua pemerintah harus mengamankan devisa," ujar Airlangga, saat ditanya tentang pertimbangkan penerbitan Perppu Cipta Kerja.
Dia mengatakan faktor kegentingan memaksa yang dimaksud adalah berkaitan dengan upaya memitigasi risiko ketidakpastian. Sebab mitra dagang utama Indonesia seperti Amerika, Eropa mengalami ketidakpastian akibat perang Ukraina-Rusia yang sudah satu tahun belum juga selesai.
Selain itu AS juga meningkatkan suku bunga yang berpotensi mendorong capital flight dan bisa menyebabkan inflasi.
"Oleh sebab itu harus diselesaikan dengan kepastian hukum," ujarnya.
Demo buruh menolak UU Cipta Kerja, di depan gedung DPR.
- VIVA.co.id/ Edwin Firdaus
Faktor kedua yakni untuk mengamankan devisa hasil ekspor, yakni disebabkan seluruh negara memperebutkan dolar AS.
"Nah kalau kita selama ini 31 bulan ekspor nya positif terus, maka tentu kita harus mengelola bagaimana kebutuhan devisa asing itu tersedia di dalam negeri. Nah itu beberapa langkah yang dilakukan," jelasnya. (ant)
UU Pemilu Perlu Direvisi sebagaimana Pertimbangan MK, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI menyatakan sepakat bahwa UU Pemilu perlu dilakukan revisi sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
