DPR Sebut Inpres Pembangunan Jalan Daerah Cara Jokowi Tingkatkan Ekonomi Rakyat
- Biro Pers Sekretariat Presiden
VIVA Nasional – Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan menerbitkan intruksi Presiden (Inpres) sebagai petunjuk pelaksana kebijakan pembangunan jalan daerah. Kebijakan Presiden ini mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI.
Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mengatakan, pihaknya menyambut baik penerbitan Inpres oleh Presiden Jokowi terkait dengan pembangunan jalan daerah. Pasalnya, kebijakan ini sudah disahkan di paripurna dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa dimungkinkan untuk mengintervensi jalan yang berstatus Kabupaten, Provinsi hingga jalan negara.
“Kita menyambut baik, karena secara dasar hukum pun, saya kebetulan masuk di panitia kerja revisi undang-undang jalan sudah disahkan di Paripurna, UU Nomor 2 Tahun 2022. Intinya APBN bisa memungkinkan untuk mengintervensi jalan-jalan yang berstatus kabupaten provinsi maupun jalan negara,” kata Mulyadi kepada wartawan, Sabtu, 28 Januari 2023.
Presiden Jokowi di Jalan Bypass Balige, Kabupaten Toba Sumatera Utara
- Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Dikatakan politisi Partai Gerindra itu, langkah Presiden menerbitkan Inpres pembangunan jalan daerah bagian dari pelaksanaan revisi undang-undang (RUU) jalan yang merupakan tugas pemerintah dalam melaksanakan UU. Apalagi, kajian-kajian tersebut telah disepakati dalam paripurna.
“Selama kajian-kajiannya sudah clear bahwa itu layak untuk direvitalisasi diperbaiki. Nah saya kira apa yang dikeluarkan oleh Presiden, kami Komisi V memandang bahwa itu sudah menjadi bagian dari pelaksanaan RUU jalan tugas pemerintah melaksanakan undang-undang,” ucapnya.
Bahkan, Mulyadi mengapresiasi respon dan keseriusan Presiden Jokowi dalam menindaklanjuti hasil revisi undang-undang jalan yang telah disahkan oleh DPR RI di Paripurna.
Lewat Inpres perbaikan jalan daerah ini, Jokowi menginginkan ada peningkatan ekonomi masyarakat. Pasalnya, jika jalan-jalan daerah tidak mendapat perhatian pemerintah, maka alir distribusi logistik akan terganggu dan kehidupan masyarakat juga akan terganggu.
“Ujung dari setiap kebijakan direalisasikan dari anggaran diharapkan bisa memberikan peningkatan terhadap kualitas kehidupan bermasyarakat, dan tentunya misalnya memperbaiki fungsi jalan sebagai jalur logistik, atau misalnya logistiknya sudah tertata maka diharapkan perputaran ekonomi semakin baik,” ujarnya.
Dia mengatakjan, Kalau perputaran ekonomi semakin baik, nantinya akan berdampak meningkatkan daya beli masyarakat. “Saya kira efek dominonya seperti itu, maka saya selalu sampaikan bahwa kinerja setiap kementerian itu berorientasi berprestasi,” tambahnya.
Pemkab Jember perbaiki 1.000 km jalan dorong ekonomi daerah.
- istimewa
Lebih jauh Mulyadi, besarnya sarapan anggaran harus bisa dibuktikan dengan setiap kerja yang ditunjukkan pemerintah dan harus tepat sasaran serta memiliki nilai tambah terhadap peningkatan kehidupan masyarakat.
“Terus kemudian meningkatkan koordinasi stakeholder di daerah, karena kadang-kadang jalan yang dibangun tidak koordinasi dengan daerah dan salah sasaran itu. Terkait juga dengan tepat anggaran jangan sampai ada pembengkakan-pembekakan. Artinya, pembengkakan itu membahayakan bagi keberlangsungan anggaran,” ungkapnya.
Jadi, lanjut Mulyadi, apapun orientasi presiden, DPR mengapresiasinya. “Asalkan setiap kebijakannya itu betul-betul bisa meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan tepat sasaran tepat anggaran tepat waktu," ujarnya.
