Korps Brimob dan BKKBN Berkolaborasi Percepat Penanganan Stunting
- Istimewa
VIVA Nasional - Korps Brimob Polri mendukung program penanggulangan stunting di Indonesia melakukan kolaborasi bersama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat.
Kolaborasi itu berlangsung ketika Komandan Korps (Dankor) Brimob Polri Komjen Anang Revandoko menerima kunjungan tim dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat. Kunjungan ini dalam rangka percepatan program nasional penanganan stunting.
Komjen Anang mengatakan, dalam mendukung program penanggulangan stunting di Indonesia, Korps brimob Polri telah menyiapkan personel, tenaga medis, sarana dan prasarana (kendaraan).
Komandan Korps (Dankor) Brimob Polri Komjen Anang Revandoko
- Istimewa
"Korps Brimob Polri beserta BKKBN dapat berkoordinasi, berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik, serta mampu untuk mewujudkan tujuan utama yaitu pembangunan berkelanjutan di Indonesia," ujar Anang dalam keterangan tertulisnya, Minggu 29 Januari 2023.
Anang menambahkan, Korps Brimob Polri dan BKKBN juga bersama-sama melakukan penanganan stunting on the spot, terhadap wilayah prevalensi tinggi kejadian stunting.
Salah satu caranya dengan mengadakan penyediaan makanan bergizi, pembagian sembako, pemeriksaan ibu hamil, edukasi stunting dan penyediaan atau perbaikan sanitasi.
"Kami juga akan melakukan sosialisasi penanganan stunting kepada Korbrimob dan jajaran. Selain itu, kami juga melakukan pelatihan kader stunting bagi personel Korbrimob," kata Anang.
Dalam kunjungan ini, tim dari BKKBN Pusat meninjau gedung Command Center yang digunakan untuk memantau dan menganalisa berita-berita terkait stunting baik postif maupun negatif.
Selain itu, dilakukan pengecekan display kendaraan dan demonstrasi penggunaan peralatan Korbrimob dalam mendukung program pecepatan penanganan stunting di Indonesia.
Presiden Jokowi buka Rakernas Program Banggakencana dan Penurunan Stunting BKKBN
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Lalu ada juga dkiskusi penanganan stunting terkait rencana koordinasi atau kerjasama kegiatan, baik wilayah DKI maupun seluruh wilayah Indonesia.
Korps Brimob Polri akan menghadirkan narusumber dari BKKB pada saat rakernis Korbrimob Polri dan melakukan kerjasama tentang media analitic kasus stunting yang terjadi diseluruh wilayah Indonesia.
"Kami juga sepakat untuk kerjasama melalui untuk menyukseskan program pemerintah peningkatkan gizi masyarakat dalam rangka mencegah stunting," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta agar para kepala daerah bisa menekan angka gagal tumbuh pada anak atau stunting di daerahnya masing-masing. Hal tersebut penting mengingat Indonesia akan memiliki bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2030-2035 sehingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus terus dioptimalkan.
"Kalau SDM-SDM kita tidak berada pada posisi yang ininya (otaknya) baik, sehingga memiliki produktivitas baik, hati-hati bukan keuntungan yang akan kita dapat, tetapi akan memberikan beban yang besar kepada negara sehingga stunting harus menjadi target penyelesaian bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia," jelasnya.
Menurut Presiden, angka stunting secara nasional terus mengalami penurunan dari angka 37 persen pada tahun 2014 menjadi 24 persen pada tahun 2021 dan diperkirakan pada angka 21 persen pada tahun 2022. Meskipun telah turun drastis, namun Presiden terus mendorong agar target di bawah 14 persen pada 2024 bisa tercapai.
"Target kita di tahun 2024 harus berada di bawah 14 persen. Bukan hal yang mudah, tetapi sekali lagi kalau kerja keras kita seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi, saya yakin ini bukan persoalan yang susah diselesaikan. Datanya ada," ucapnya.
