Tak Ingin Konflik Seperti di Morowali, JK Minta Tambang Dikembalikan ke Rakyat

Jusuf Kalla di pertemuan dari pengusaha ke pengusaha untuk masa depan Indonesia
Jusuf Kalla di pertemuan dari pengusaha ke pengusaha untuk masa depan Indonesia
Sumber :
  • ANTARA Foto/Nur Suhra Wardyah

VIVA Nasional – Wakil Presiden RI periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla, mengatakan pengelolaan tambang yang ada di Sulawesi Selatan, harus dikembalikan ke rakyat dan pemerintah daerah. Ini juga berkaca dari peristiwa kerusuhan antar karyawan di Morowali, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu.

Mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyinggung pengelolaan tambang di Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan untuk kembali dikelola masyarakat dan pemerintah daerah.

Jusuf Kalla pada pertemuan pengusaha bertajuk "Dari pengusaha ke pengusaha untuk masa depan Indonesia" di Makassar, Senin mendukung Pemerintah Sulsel untuk mengambil alih pengelolaan tambang sebagai sumber daya alam (SDA) di Luwu Utara yang saat ini dikelola oleh PT Vale.

"Kita tidak punya tambang, ada tapi dikelola PT Vale. Ini harus dikembalikan ke masyarakat, supaya tidak terulang lagi konflik yang terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah," ujarnya, dikutip dari Antara.

Menurutnya, konflik yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Morowali Utara, Sulawesi Tengah harus dicegah dan jangan dibiarkan terjadi di pertambangan nikel Luwu Utara.

Pengusaha asal Kabupaten Bone itu mengemukakan bahwa hal itu dipicu karena adanya ketidakadilan, tenaga kerja Cina mendapat upah bahkan empat kali lebih banyak dibanding pekerja lokal. Selain itu dari segi sosial, terjadi komunikasi yang tidak berkembang.

"Supaya ini tidak terjadi bukan berarti mereka pulang tapi kita harus maju, jangan dari kekayaan (SDA) itu, hanya upah yang kita dapatkan," kata JK, sapaan akrab Jusuf Kalla.

Halaman Selanjutnya
img_title