Resolusi 2023, Kepala BP2MI: Sikat Sindikat Mafia Pekerja Migran
- Dok. Istimewa
VIVA Nasional – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menegaskan bahwa salah satu resolusi lembaganya di tahun 2023 adalah mengatasi persoalan sindikat mafia Pekerja Migran Indonesia (PMI). Komitmen tersebut menurut dia merupakan langkah untuk melindungi dan memuliakan para PMI yang notabene merupakan penyumbang bagi devisa negara.
"Sikap tegas tanpa kompromi kepada para mafia penempatan ilegal PMI adalah harga mati. Ini pesan kami, tidak ada kata kompromi dalam penempatan ilegal PMI. Perlindungan PMI adalah harga mati," kata Benny dalam siaran pers yang diterima, Rabu 1 Januari 2023.
Ilustrasi pekerja migran Indonesia saat baru pulang dari luar negeri.
- ANTARA/Ismar Patrizki
Benny mengatakan bahwa negara tidak boleh kalah. Negara harus hadir dan hukum harus bekerja. “Kita tidak mengenal kata lelah untuk melindungi PMI. Kata lelah mendekatkan diri kita pada sikap menyerah. Dan jika sekali saja kita menyerah, maka selamanya kita kalah,” ujarnya
Menurut dia, praktik perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan. Bisnis kotor para sindikat dan mafia ini harus dihentikan dan para pelakunya harus dipenjarakan bahkan dimiskinkan dari kekayaan yang diperoleh dari seluruh kejahatannya. "Perlindungan kepada PMI adalah pelindungan utuh dan menyeluruh," tegas Benny.
Selain itu Benny juga mendorong pada tahun 2023, agar dilakukan perluasan penempatan skema Government to Government (G to G), serta Government to Private (G to P), untuk beberapa negara baru penempatan. Menurutnya, aneh jika BP2MI yang sudah berdiri sejak bernama BNP2TK 16 tahun yang lalu, namun skema G To G hanya berlaku dengan dua negara saja, yaitu Jepang dan Korea Selatan.
"Karena itu kami akan memberikan dukungan agar kemnaker sesuai kewenagannya, memperluas kebijakan kerjasama dengan negara-negara lain dengan skema Government to Government (G to G), serta Government to Private (G to P)," ungkap Benny.
