MUI: Fatwa Halal Bukan soal Administrasi, Tapi Tanggung Jawab

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis
Sumber :
  • VIVA/Yeni Lestari

VIVA Nasional – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Ijtima Ulama Jakarta di Hotel Novotel, Jakarta, Kamis, 2 Februari 2023. Acara itu membahas terkait perkembangan situasi sosial, ekonomi dan budaya di Jakarta.

Sinyal Anies Maju Pilkada DKI 2024, PKS: Kalau Memang Cocok, Why Not?

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjelaskan, dalam Ijtima ini bakal membahas seputar pendisiplinan labelisasi halal secara lebih konkret serta membahas konsolidasi gagasan, dalam rangka ulang tahun NU yang ke 100 tahun.

Para kiai dan ulama memperingati dengan mengkaji, mengevaluasi melihat proses masa depan perjuangan ulama dan NU.

PKB dan PKS Sepakati Koalisi di Pilkada Serentak 2024, Khususnya di Jateng dan Jatim

"Ketiga para kiai dan ulama di Jakarta akan bertekad menjadi bagian dari upaya mewujudkan Jakarta yang lebih manusiawi lebih makmur," kata Cak Imin.

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Akan Kumpul, Termasuk PKB-Nasdem Diajak

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis mengatakan fatwa halal bukan soal administrasi, tapi tanggung jawab. Dia menganggap bahwa dalam draft Perpu baru soal fatwa halal tidak dapat diselesaikan MUI dalam 3 hari, maka akan dibentuk oleh menteri agama. 

"Kemudian ketika ini sekarang di dalam draft itu yang di dalam Perpu itu kalau ternyata 3 hari tidak bisa diselesaikan oleh MUI ini bisa dilakukan oleh komite fatwa halal dibentuk oleh menteri agama," kata Cholil.

"Nah ini yang masih kontroversi dengan kami kalau orang yang jadi dan ngerti walhamdulillah, tapi kalau nggak ngerti ini bisa sembrono," sambungnya.

Pameran produk halal (Foto ilustrasi).

Photo :
  • Official MIHAS

Cholil juga mengatakan, pihaknya akan mematuhi peraturan soal diberi waktu penetapan sertifikasi halal dalam waktu 3 hari. Namun, jika dalam satu tahun ditargetkan satu juta sertifikasi, Cholil menganggap seperti administrasi.

“Kemudian MUI diberi waktu 3 hari, kalau 12 hari oke, tapi kalau nanti di dalam target 1 tahun 1 juta berarti satu hari berapa sertifikasi yang dikeluarkan. Wah udah diperiksa, tapi kan nggak bener itu. Ini bukan administrasi, tapi soal tanggung jawab dan ketepatan bukan kecepatan ini yang menjadi masalah di kita masih di dalam pembahasan," tuturnya.

Dalam acara itu, selain Ketum PKB Muhaimin Iskandar, turut hadir Menaker sekaligus Ketua DPP PKB Ida Fauziah, Sekretaris Jenderal PKB Hasanudin Wahid, dan Ketua DPW PKB DKI Hasbiallah Ilyas.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya