Wapres Ingatkan Studi Banding Jangan Sedot Anggaran Pengentasan Kemiskinan
- ANTARA/Desca Lidya Natalia
VIVA Nasional – Besarnya anggaran pengentasan kemiskinan, sempat menjadi sorotan. Karena biayanya justru banyak yang habis digunakan hanya untuk rapat di hotel hingga studi banding.
Itu pula sempat menjadi sorotan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anasa. Sekitar Rp 500 triliun anggaran untuk pengentasan kemiskinan tersebut.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan agar penggunaan anggaran program pengentasan kemiskinan jangan habis untuk studi banding maupun rapat.
"Imbauan Menteri PAN-RB (yang mengatakan) terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya itu biaya perjalanan, biaya studi banding, sehingga menyedot (anggaran pengentasan kemiskinan) saya kira wajar dan kita memang itu jangan sampai itu terlalu ke sini (anggaran perjalanan dinas), tapi justru tepat sasaran," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Sabtu, dikutip dari Antara.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas pada 27 Januari 2023 menyebut anggaran pengentasan kemiskinan yang mencapai Rp500 triliun banyak habis untuk rapat dan studi banding di hotel.
"Kan penanggulangan kemiskinan itu ada dua, yang satu perlindungan sosial supaya jangan sampai lebih turun lebih jauh, mereka bisa survive. Kedua adalah pemberdayaannya supaya mereka bisa tidak lagi miskin. Dua hal itu memang besar dan tersebar di dalam berbagai kementerian lembaga," ungkap Wapres.
Namun, anggaran pengentasan kemiskinan juga meliputi koordinasi program dan konvergensi anggaran.
"Anggaran ini kan jangan sampai masing-masing menjalankan sendiri-sendiri tapi ada konvergensi sehingga anggaran itu efektif," ujar Wapres.
Apalagi pemerintah memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem pada 2024 hingga mencapai nol persen.
"Karena anggarannya sudah cukup besar maka kinerja yang (harus) lebih efektif, ini mungkin yang harus dibenahi," tambah Wapres.
Wapres selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengungkapkan pemerintah tetap berkeinginan dengan berbagai cara melakukan langkah-langkah efektif dan terobosan serta membuat sasaran prioritas dimana tingkat kemiskinan masih tinggi.
"Ini kan kita sudah ada 12 provinsi yang menjadi sasaran karena kita masih tetap inginkan supaya 2024 itu (kemiskinan ekstrem) nol persen. Artinya kita masih tetap berkeinginan. Bahwa ada pandemi itu memang terhambat, sehingga memang lebih berat tapi masih sisa waktu ini akan kita genjot terus," tegas Wapres.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin dibanding Maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin dibanding September 2021.
Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang dibanding Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang dibanding September 2021.
Garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547,00/kapita/bulan. Dengan perhitungan pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga maka garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274,00/rumah tangga miskin/bulan.
Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Tanah Air dapat mencapai nol persen pada tahun 2024 mendatang. Pada tahun 2023-2024 pemerintah memfokuskan pengentasan kemiskinan pada 514 kabupaten/kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstremnya pada 2,3 hingga 3 persen. (Ant)
