7 Arahan Menteri Tito Buat Dukcapil Seluruh Indonesia Jelang Pemilu 2024
- Istimewa
VIVA Nasional –Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan tujuh arahan Mendagri Dalam Negeri Tito Karnavian salam acara rapat koordinasi Nasional Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se Indonesia. Fokus yang akan dicapai dalam acara ini berlandaskan komitmen untuk memajukan layanan dukcapil di setiap daerah.
Ketujuh arahan tersebut, yakni pembenahan seluruh sistem agar data yang dihasilkan akurat, pempermudah rakyat mendapatkan layanan pendukcapilan, penggunaan data dukcapil untuk perencanaan pembangunan dan mengeksekusi program-program pemerintahan.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian
- Puspen Kemendagri
"Mendagri juga meminta tidak ada pungli, permudah pelayanan, perbaiki sumber daya manusia, mentalitas, integritas dan kompetensi, salah satunya mengembangkan talent digital, ciptakan iklim yang kompetitif dengan memberikan reward dan punishment," kata Zudan saat membacakan arahan Mendagri, Jumat 10 Februari 2023.
Menurut Zudan, sasaran daripada Dukcapil bukan sekadar berkontemplasi untuk menjelang Pemilu 2024, tetapi juga untuk pengumpulan data yang lebih akurat.
"Dalam rangka bantuan sosial, untuk integrasi data, untuk pendidikan beasiswa dan seterusnya. Dan khusus untuk Pemilu kita akan turun jemput bola secara lebih masif, ke lembaga pemasyarakatan, kelompok disabilitas, untuk penduduk rentan, kemudian kita datang ke pulau terluar dan masyarakat adat. Setahun ini bergerak bareng jemput bola," katanya.
Layanan Drive Thru Dukcapil Kota Bogor
- VIVA/ Muhammad AR
Momentum Rakornas Dukcapil 2023 ini sangat strategis dengan mengangkat tema digitalisasi. Sebab ke depan dunia global mengalami krisis multi dimensi atau the perfect storm, seperti inflasi yang tinggi, kontraksi ekonomi menuju pada resesi, situasi geopolitik yang tidak pasti seiring dengan terjadinya perang Ukraina-Rusia.
Di lain pihak, sedang terjadi pula 10 train global sampai dengan tahun 2045 yang sering disebut dengan mega trand 2045. Perubahan tersebut berlangsung secara mendesak dan belum diketahui skala waktunya. Mewaspadai kondisi global tersebut pemerintah telah mengambil sejumlah langkah-langkah penting untuk penguatan perekonomian nasional dibarengi dengan penguatan birokrasi yang berkarakter dan kebijakan yang berdampak.
Langkah ini perlukan untuk mengantisipasi tantangan pembangunan seperti kompleksitas permasalahan publik, transformasi digital, kebijakan berbasis data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keterbukaan pemerintah, pergeseran budaya dan orientasi kewilayahan.
Sementara itu pada tahun 2024 masyarakat Indonesia bakal dihadapkan pada pemilu yang merupakan pesta demokrasi untuk menentukan masa depan. Meski tidak secara langsung berkaitan dengan tugas, aparat Dukcapil perlu mengambil bagian untuk menekan dampak resesi global dan menyukseskan penyelenggaran Pemilu 2024 sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanatkan oleh konstitusi.
