Polri Gandeng Tokoh Gereja Setempat Bantu Pembebasan Pilot Susi Air
- Istimewa
VIVA Nasional – Pihak Kepolisian mengaku sampai saat ini upaya pembebasan pilot Susi Air yang disandera oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), Capten Philip Mark Mehrtens, masih terus dilakukan dengan koordinasi bersama sejumlah pihak terkait lainnya.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol. Dedi Prasetyo memastikan, langkah komunikasi beserta upaya negosiasi juga masih terus dilakukan pihaknya, dengan turut menggandeng elemen-elemen masyarakat.
"Saat ini tim gabungan TNI-Polri masih berkomunikasi. Tapi negosiasi terus dilakukan, yang pertama itu yang melibatkan tokoh agama dan tokoh gereja setempat untuk berkomunkasi dengan KKB," kata Dedi di kawasan GBK Senayan, Jakarta, Minggu, 19 Februari 2023.
Pesawat Susi Air dibakar kelompok KKB, Polisi olah TKP
- ANTARA
Dedi menegaskan, upaya negosiasi ini akan dilakukan sambil terus melihat perkembangan lebih lanjut di lapangan. Namun, apabila sampai waktu yang ditentukan nanti masih belum ada titik temu atas situasi yang terjadi, maka langkah penegakan hukum terpaksa harus dilakukan.
"Menunggu situasi lebih lanjut. Apabila terjadi kebuntuan, maka upaya terakhir adalah penegakkan hukum," ujarnya.
Diketahui, beberapa waktu lalu media sosial sempat diramaikan oleh foto-foto dan video soal kondisi pilot Susi Air, Capten Philip Mark Mehrtens, yang disandera oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dikutip dari tvOnenews.com, Kabidhumas Polda Papua, Kombes Pol. Ignasius Benny, mengonfirmasi soal kebenaran dari foto-foto dan video yang beredar di media sosial tersebut.
"Benar foto dan video tersebut diduga saat insiden pembakaran pesawat susi air di paro," kata Benny, dikutip dari tvOnenews.com, Selasa, 14 Februari 2023.
Pilot Susi Air, Kapten Philips Max Mehrtens disandera KKB Papua.
- Dok. Istimewa
Belum lama ini juga beredar di media sosial, siaran pers yang diduga dari Ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM), Jeffrey Bomanak. Dalam siaran pers itu, Jeffrey mengatakan bahwa perang gerilya dan taktik penyanderaan TPNPB OPM adalah sah, berdasarkan UUD 1 Juli 1971 dan hukum perang internasional.
"Kami menyandera karena Indonesia menjajah kami dengan memanfaatkan semua kekayaan alam kami, tetapi dunia internasional tidak mendengar suara kami karena dunia memiliki kepentingan ekonomi di Papua," kata Jeffrey Bomanak dalam siaran persnya, Selasa, 14 Februari 2023.
