Menag Yaqut Sesalkan Aksi Pembubaran Jemaat Gereja di Lampung

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Sah Biaya Haji Jadi Naik
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA Nasional – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyesalkan kembali munculnya insiden penghentian kegiatan ibadah umat beragama di Bandar Lampung. Menurut Menag, persoalan seperti itu seharusnya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Apalagi, sudah ada regulasi yang mengatur dan bisa dijadikan pedoman bersama.

Cek Hotel dan Bus Jemaah di Makkah, Menag Optimistis akan Bisa Beri Layanan Terbaik

"Semua pihak bertanggung jawab pada terciptanya kerukunan. Jika ada permasalahan, semestinya diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan para pihak yang bertanggung jawab dalam memelihara kerukunan. Tidak perlu ada aksi pembubaran atau pelarangan," kata Menag Yaqut dalam keterangannya persnya, Selasa, 21 Februari 2023.

"Polemik izin rumah ibadah harus dilaporkan ke Pemerintah Daerah, FKUB, Kepolisian, dan Kemenag setempat agar dapat diambil langkah penyelesaiannya sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan," sambungnya.

Kronologi Pembubaran Kegiatan Ibadah Berujung Pengeroyokan di Tangsel

Menag menegaskan pihaknya sudah meminta Kakanwil Kemenag Lampung untuk turun langsung ke lapangan dan ikut membantu menyelesaikan persoalan ini. Menurutnya, terkait aktivitas peribadahan, sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Pasal 18 PBM mengatur bahwa pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan laik fungsi dan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 

4 Tersangka Pembubaran dan Pengeroyokan Ibadah di Tangsel Termasuk Ketua RT, Ini Perannya

"Proses yang sudah diatur seperti ini sebaiknya dipatuhi oleh para pihak. Pemerintah daerah juga diharapkan bisa berperan sesuai kewenangannya sehingga umat beragama di daerahnya bisa menjalankan ibadah dengan nyaman dan aman," ujarnya.

Viral! Seorang Warga Ngamuk Paksa Bubarkan Ibadah Umat Kristiani di Lampung

Photo :
  • Tangkapan layar

Pemerintah daerah, lanjut Menag, memiliki peran besar dalam upaya menjaga kerukunan dan perizinan rumah ibadah. Bahkan, jika ada umat beragama yang belum bisa mendirikan rumah ibadah karena belum terpenuhinya persyaratan, Peraturan Bersama Menteri (PBM) memberi mandat kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasinya.

"Pasal 14 PBM mengatur, dalam hal persyaratan belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat," ujarnya

Menag berharap aksi pembubaran kegiatan beribadah tidak terulang. Polemik rumah ibadah juga sudah diatur dalam PBM dan harus mengedepankan semangat musyawarah. "Saya sudah minta jajaran Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kabupaten/Kota untuk proaktif dalam penyelesaian perselisihan semacam ini dan terus terdepan dalam menjaga kerukunan umat," ungkapnya

Diketahui, akasi pembubaran paksa di saat umat Kristiani sedang melaksanakan Ibadah kembali terjadi. Dalam video yang diunggah akun Instagram @permadiaktivis2 aksi tersebut terjadi di Gereja Kristen Kemah Daud Bandar Lampung. Insiden tersebut terjadi pada Minggu, 19 Februari 2023.

Terlihat dalam video tersebut, tampak seorang lelaki memaksa masuk untuk memberhentikan acara saat ibadah berlangsung. Pria berpakaian biru yang mengenakan topi hitam itu ngamuk kepada dua pria yang mencoba menghalaunya.

"Udah pak mau ibadah," kata seorang yang mencoba memberhentikan aksi pria tersebut, dikutip dari akun Instagram @permadiaktivis2, Senin, 20 Februari 2023. "Berhenti," kata pria yang mencoba memaksa masuk dan meminta umat Kristiani yang sedang ibadah berhenti.

Terkait hal tersebut, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bandarlampung bersama aparat kepolisian beserta Kementerian Agama (Kemenag) dan Kesbangpol telah membahas masalah tersebut. Para pihak sepakat memberikan izin sementara pelaksanaan ibadah di tempat tersebut. 

"Sudah dibahas secara rinci dan detail, serta kami sudah mengambil keputusan bersama tentang izinnya akan berjalan. Tentu dengan izin sementara selama dua tahun dan ibadahnya juga tetap berjalan," kata Kapolresta Bandarlampung Kombes Pol Ino Harianto, di Bandarlampung, Senin, 20 Februari 2023.

Kapolres menegaskan akan menjamin keamanan dan ketertiban bagi siapapun di kota ini untuk menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. "Tentu kami memberikan jaminan kepada siapapun dan umat beragama manapun dalam menjalankan ibadah. Yang penting tidak ada pelarangan dan menghalangi terhadap ibadah," tegasnya 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya