LP3ES: Platform Digital Tidak Transparan Cegah Ujaran Kebencian di Medsos
- Antara
VIVA Politik – Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto mengaku tidak mengetahui persis perbedaan pendapat antara Bawaslu dengan platform digital untuk memahami ketentuan Undang-undang Pemilu terutama menyangkut batas definisi yang sumir antara freedom of speech dan hate speech.
"Dalam pengalaman dan pengamatan saya, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Pertama, saya melihat adanya keengganan platform digital untuk duduk bersama dengan masyarakat sipil," kata Wijayanto dalam diskusi virtual Universitas Paramadina pada Kamis, 2 Maret 2023.
Dalam beberapa seminar, platform digital menolak untuk hadir. Misalnya di Forum UNESCO di Paris, Perancis, platform-platform digital seperti Meta, TikTok dan Twitter tidak mengirim delegasi.
"Di Forum UNESCO, yang datang mengisi konferensi adalah PR, policy adviser. Padahal, kata mereka sendiri masalahnya adalah engineer yang tidak sensitif pada konteks sosial. Apalagi, jika mereka diundang dalam satu panel," jelas dia.
Kemudian, Wijayanto juga melihat minimnya transparansi perusahaan media sosial terkait kebijakan mereka dalam moderasi konten. Menurut dia, dialog yang bermakna mungkin terjadi jika mereka transparan.
"Dialog yang bermakna baru mungkin terjadi jika platform digital punya kemauan yang genuine dan terbuka terkait algoritma meraka, termasuk transparan dalam engineering yang mereka lakukan. Tidak hanya mengirim PR tapi engineer atau programmer di belakang platform," ungkapnya.
Ilustrasi ujaran kebencian.
- youthforeurope
Diketahui, Bawaslu dengan Tiktok Indonesia siap menjalin kerja sama untuk memastikan Pemilu 2024 bersifat digital yang positif untuk demokrasi. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap akan ada tautan (link) khusus terkait informasi Pemilu 2024 dan reporting channel (chanel pelaporan) khusus pemilu hadir dalam platform Tiktok.
Dia memandang daya penasaran masyarakat pada dunia maya itu tinggi sekali baik Generasi-Z maupun faktanya sekarang generasi tua pun sudah mulai melek digital.
"PR kita bersama ialah bagaimana percakapan yang ada di dunia digital mampu kita maksimalkan, percakapan positif bukan yang negatif, maka karena itu kita butuh kerja sama kita semua," kata Lolly dikutip dari situs Bawaslu.
Dia berharap ada link khusus informasi pemilu sederhana hadir di Tiktok. Alasannya bagi dia saat ini ruang-ruang publik termasuk media sosial termasuk Tiktok harus dijejali dengan informasi kepemiluan. Reporting channel juga penting ada untuk bisa mendapatkan prioritas dalam menurunkan konten-konten yang dinyatakan melanggar.
Dengan adanya kerja sama dengan Tiktok, Lolly juga berharap bisa meningkatkan kualitas sdm di Bawaslu berkenaan dengan dunia digital. Dia mengungkapkan perlu juga duduk bareng untuk menyamakan persepsi mengenai standar komunitas yang ada di Tiktok sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang Undang 7/2017, sehingga tidak ada yang kontraproduktif.
"Ini bagi kami penting untuk selesai dulu di standar komunitasnya apa bagaimana, nanti ini yang kemudian menjadi salah satu peningkatan kapasitas jajaran Bawaslu, termasuk percepatan kalau diduga ada konten yang kemudian menghasut menimbulkan kekerasan," papar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas itu.
Tiktok menyambut baik rencana MoU dan penandatanganan kerja sama dengan Bawaslu. Public Policy & Goverment Relation Manager Faris Mufid mengatakan demografi pengguna Tiktok update terakhir kurang lebih 230 juta pengguna di Asia Tenggara. Dia mengatakan apabila Bawaslu ingin membuat konten kampanye edukasi pengawasan Pemilu 2024, dia meyakini akan mendapat respon positif.
Menurutnya, kategori konten edukasi di Tiktok sudah menjadi konten tiga besar, bahkan pada tahun 2021 segmen konten edukasi berada di nomor dua, hanya kalah dari kategori komedi. Sedangkan per hari ini, kata Faris, konten kampanye edukasi yang menjadi paling besar yakni konten kampanye dengan tanda pagar (tagar) sama-sama belajar, ini kampanye hasil kerja sama Tiktok-Kemendikbud.
"Selama dua tahun melakukan kampanye, data akhir tahun kemarin total viewer 99,6 miliar. Total orang yang ngirim/ membuat video hastag sama sama belajar sekitar 2 juta orang. Ini peluang, bahwa demand konten edukasi di Tiktok itu besar. Banyak partner kami yang baru-baru membuat konten edukasi responnya positif," katanya.
MK Kirim Surat ke Pihak Anies dan Ganjar untuk Hadiri Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024
Para pihak yang berperkara bakal didudukan dalam satu majelis yang sama di sidang putusan sengketa Pilpres 2024.
