- B.S. Putra (Medan)
VIVA Nasional - Mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyerukan boikot bayar pajak buntut kasus penganiayaan yang dialami David (17) oleh Mario Dandy Satriyo (20) di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Namun, banyak orang yang salah mengartikan pernyataan dari mantan Ketum PBNU tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Tsaquf alias Gus Yahya kepada wartawan saat berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, dikutip Rabu 8 Maret 2023. Ia menjelaskan apa yang disampaikan Said Aqil bukan seruan pembangkangan untuk bayar pajak.
Mantan Ketua Umum PBNU, Kiai Said Aqil Siroj.
- SAS Institute.
“Saya kira orang salah paham. Sebenarnya beliau tidak menyerukan pembangkangan pajak," kata Gus Yahya.
Untuk diketahui Said Aqil menyerukan tolak bayar pajak melalui akun Instagram miliknya pada Selasa 28 Februari 2023. Hal itu diucapkan imbas dari kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio, anak dari pejabat Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun Trisambodo.
Gus Yahya mengungkapkan seruan itu, memberikan peringatan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak, untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional.
"Tapi, beliau seperti memberi peringatan kalau akuntabilitas tidak ditegakkan bisa-bisa, orang akan menolak untuk membayar pajak. Saya kira itu yang harus dipahami dalam pernyataan beliau,” ucap Gus Yahya.
Gus Yahya menegaskan Nahdlatul Ulama (NU) tidak akan melakukan pergerakan yang bertentangan dengan pemerintah. Apa lagi, pajak merupakan sumber untuk pembangunan bangsa ini.
Rafael Alun Trisambodo Usai Diperiksa KPK
- VIVA/M Ali Wafa
“Karena pajak adalah kepentingan negara yang paling strategis. NU tidak mungkin melakukan sesuatu yang bisa mengganggu kepentingan negara dalam hal pajak,” jelas Gus Yahya.
Gus Yahya juga membeberkan pertemuan antara dirinya dengan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, Kamis 2 Maret 2023, lalu.
“Mereka meminta penjelasan apakah benar NU akan membuat gerakan pembangkangan pajak. Saya sampaikan saja dengan terbuka bahwa NU menuntut akuntabilitas yang lebih dari Ditjen Pajak dan secara umum bagi semua kinerja pemerintah,” jelas Gus Yahya.
