Jokowi Gelar Ratas Malam-malam di Papua, Beri Arahan Ini ke TNI-Polri
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
VIVA Nasional – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan sejumlah arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas bersama jajaran pengamanan wilayah Provinsi Papua pada Senin, 20 Maret 2023, di Ruang Cendrawasih, Swiss-belhotel Jayapura, Kota Jayapura.
Dalam kesempatan tersebut, kata Sigit, Presiden menekankan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri turut mengawal pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua.
"Beliau mengingatkan kepada kita untuk bekerja secara lebih terintegrasi antara program-program pusat dengan program-program daerah, sehingga TNI-Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan dan meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua," kata Sigit dalam keterangannya usai pertemuan, Senin malam, 20 Maret 2023.
Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Papua
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan tersebut salah satunya melalui dukungan dalam pembangunan di wilayah Papua. “Baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi pemekaran, semuanya bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Selain itu, Sigit juga menyinggung mengenai peristiwa penyanderaan Pilot Susi Air, Kapten Philips Max Mehrtens yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. Dalam kesempatan itu, Aigit mengatakan bahwa aparat mengedepankan keselamatan sandera dalam proses pembebasan.
"Kemudian terkait dengan terjadinya peristiwa penyanderaan beberapa waktu yang lalu, tentunya TNI-Polri memprioritaskan keselamatan sandera. Sehingga kemudian dalam langkah-langkah di lapangannya pun keselamatan (sandera) menjadi prioritas kami," ujar Sigit.
Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam kesempatan yang sama menuturkan bahwa TNI akan terus berkolaborasi bersama Polri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui operasi penegakan hukum.
“Pasukan TNI yang berada di Papua ini dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri,” kata Yudo.
Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Papua
- Dok. Istimewa
Menurut Panglima, saat ini jumlah pasukan TNI di wilayah Papua dinilai masih mencukupi untuk melaksanakan operasi penegakan hukum tersebut. "TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti yang sekarang ini (operasi) tergelar baik dengan (pasukan) organik maupun yang didatangkan dari luar Papua," ujar Yudo.
Selain itu, Panglima TNI menyampaikan bahwa pihaknya mendorong pelaksanaan operasi pasukan pengamanan masyarakat (Pam) baik di perbatasan darat maupun laut yang berada di wilayah Papua. “Selain Pam perbatasan darat, perbatasan laut juga mengadakan operasi mem-backup Polri dalam rangka penegakan hukum,” jelasnya.
