Alihkan Anggaran Bukber Jadi Sembako, Zulhas: Lebih Bermanfaat Untuk Rakyat
- Dok. Istimewa
VIVA Nasional – Menteri Perdagangan atau Mendag Zulkifli Hasan, memastikan akan menaati arahan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak melaksanakan buka puasa bersama. Menteri yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan, bahwa anggaran buka puasa bersama Ramadhan tahun ini untuk jajaran pejabat negara dialihkan menjadi anggaran bantuan kepada masyarakat.
"Saya, semua, tidak boleh buka puasa bareng (bersama) Itu maksudnya kalau ada anggaran. Anggarannya itu dipakai untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang perlu," kata Zulhas di Istana Kepresidenan, Jakarta, 24 Maret 2023.
Suasana buka puasa bersama di Rutan Kelas IIB Serang.
- Dokumentasi Rutan Kelas IIB Serang
Zulhas juga mengatakan, anggaran buka puasa bersama di kalangan pejabat pemerintahan akan lebih bermanfaat jika bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Kalau makan bareng, buka bareng, yang makan kita-kita juga. Tapi, kalau anggaran itu yang di kabupaten, di kota, di provinsi yang di kementerian, anggaran itu bisa diberikan sembako kepada masyarakat agar lebih bermanfaat," tutur Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.
Senada, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akrab disapa Gus Yaqut menegaskan, anggaran buka puasa bersama di kalangan pejabat memang lebih baik jika disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti fakir miskin atau anak yatim.
"Jadi, kalau tidak buka bersama, kan bisa digunakan untuk santunan fakir miskin, untuk yatim piatu, kan lebih bermanfaat, lebih berguna," kata Yaqut.
Sebelumnya beredar surat tertanggal 21 Maret 2023 dengan kop Sekretariat Kabinet bernomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 yang bersifat rahasia dan ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Badan/Lembaga.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Surat itu berisi arahan Presiden Jokowi yang berisi tiga poin, yakni:
1. Soal penanganan COVID-19 yang saat ini dalam transisi pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
2. Peniadaan pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadhan 1444 H.
3. Menteri Dalam Negeri diminta menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Kamis mengklarifikasi bahwa surat tersebut ditujukan hanya kepada para menteri/pejabat pemerintahan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum.
