VIVA Nasional – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survei mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap beberapa lembaga atau institusi pemerintah pada Minggu, 26 Maret 2023. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum di antaranya Polri mengalami peningkatan sebesar 70,8 persen.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Kepolisian Republik Indonesia akan menjalankan transformasi khususnya bidang pelayanan publik untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. “Selain itu, bidang operasional dan pengawasan untuk terus bekerja keras,” kata Dedi saat dikonfirmasi wartawan, Senin, 27 Maret 2023.
Menurut Dedi, Polri akan melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan mendengarkan aspirasi publik agar terus bisa meningkatkan kinerja ke depannya. “Juga menjalin komunikasi, koordinasi dan bersinergi dengan stake holders terkait serta masyarakat,” ujarnya.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo
- Istimewa
Sebelumnya diberitakan, Lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survei terbarunya mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap beberapa lembaga atau instansi di Indonesia.
Survei IPI menunjukkan masyarakat lebih mempercayai Korps Bhayangkara ketimbang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Partai Politik (Parpol).
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi membeberkan data peningkatan kepercayaan terhadap kinerja Polri. Pada temuan Desember 2022 angkanya baru menyentuh 66,5 persen, kini sudah mencapai 70,8 persen.
"Dalam temuan kami, public trust Polri kini berada di angka 70,8 persen, menempatkan Polri berada di atas partai politik dan DPR," ujar Burhanuddin dalam paparan secara daring, Minggu, 26 Maret 2023.
Kemudian, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik hanya di angka 62,3 persen lebih kecil dibanding tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR di angka 68,3 persen.
Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu terbukti karena adanya penanganan beberapa kasus yang terbukti mampu menindak tegas pelaku kejahatan tanpa pandang bulu.
Seperti contoh, penanganan terhadap kasus investasi bodong, KSP Indosurya, termasuk penerapan tilang elektronik berhasil mengerak tingkat kepercayaan publik terhadap Polri.
Polri juga terlihat semakin transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait tindakan yang dilakukan. Hal ini membuat publik semakin percaya Polri benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan politik tertentu.
Survei dilakukan dua kali pada dua bulan yang berbeda, pertama adalah bulan Februari yang kedua adalah bulan Maret 2023 untuk meng-update pertemuan terakhir setelah sekian lama tidak mendapatkan hasil terbaru terutama di akhir tahun 2022.
Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.
Dalam survei periode 9-16 Februari 2023, jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan margin of error sekitar -+ 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Dalam survei periode 12-18 Maret 2023, jumlah sampel sebanyak 800 orang. Sampel berasal dari hampir semua provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 800 responden memiliki toleransi kesalahan margin of error sekitar -+ 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%.
