Ikhtiar Berantas Mafia Sindikat Ilegal PMI, Benny Temui Kapolda Kepri
- Istimewa
VIVA Nasional - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menemui Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) Irjen Pol. Tabana Bangun, Kamis, 30 Maret 2023. Benny mendorong Polda Kepri di bawah pimpinan Irjen Tabana Bangun untuk berantas sindikat ilegal penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Dalam pertemuan itu, Tabana merespons permintaan Benny. Dia mengatakan jajaran Polda Kepri siap bumi hanguskan para mafia sindikat ilegal PMI. Menurut dia, hal itu memang sudah selayaknya diperangi.
Tabani mengaku merasa termotivasi dengan kedatangan Benny menemuinya.
"Saya merasa dapat motivasi, bersemangat dalam urusan pencegahan PMI yang diberangkatkan ilegal. Kami akan memaksimalkan kerja memerangi para sindikat ini," kata Tabana.
Kepala BP2MI yang juga Waketum Partai Hanura Benny Rhamdani.
- Istimewa
Tabana mengatakan memberantas sindikat mafia penempatan ilegal PMI adalah tantangan yang tidak mudah. Sebab, persoalan mesti diatasi mulai dari hulu hingga hilir.
Meski demikian, ia optimis berbagai kendala itu bisa diselesaikan jika dilakukan bersama-sama. Menurut dia, hal itu penting demi mewujudkan, aspek pencegahan yang kuat.
"Kita berusaha berantas sindikat penempatan ilegal PMI, melalui komitmen yang tinggi. Situasi lapangan yang tidak mudah. Tapi, saya yakin tantangan ini harus saya lawan," ujar Tabana.
Pun, ia tak menampik Batam merupakan wilayah yang rawan penempatan ilegal PMI. Dia bilang persoalan ini butuhkan penanganan serius.
"Ada sekelompok masyarakat dan oknum tertentu untuk mendapatkan sesuatu dari proses sindikat itu," lanjut Tabana.
Kemudian, dia mengatakan, dari seluruh sarana dan prasana fasilitas yang dimiliki sindikat PMI ilegal juga mesti dihentikan. Dia mengatakan demikian karena Batam jadi tempat transit atau jalur yang digunakan warga daerah lain untuk berangkat bekerja secara tidak resmi.
"Kita harus setopkan ini. Upaya kita terus lakukan melalui penegakan hukum. Aliran masuknya calon PMI dari berbagai wilayah seperti Madura, Jabar, NTT, NTB, dan beberapa daerah lain harus dihentikan," tutur Tabana.
Lebih lanjut, dia mengatakan semua pihak mesti punya kesadaran untuk menghentikan lalu lintas orang-orang sebagai calon PMI dari daerah lain melalui Batam untuk bekerja ke luar negeri secara ilegal.
"Harus ada kampanye menghentikan mereka dari daerah asal. Pencegahan edukasi dan menyadarkan itu sangat penting dilakukan," ujar Tabana.
