KPK Temukan Puluhan Tas Mewah di Rumah Pribadi Rafael Alun di Jakarta Selatan
- VIVA/Ilham
VIVA Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah rumah pribadi Rafael Alun Trisambodo di kawasan Simprug, Jakarta Selatan, Senin 27 Maret 2023. KPK menemukan tas mewah di rumah Rafael Alun.
"Tim Penyidik, telah selesai melakukan penggeledahan di rumah kediaman dari tersangka perkara ini. Lokasi dimaksud beralamat di perumahan Simprug Golf, Jaksel," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat, 31 Maret 2023.
Ali mengatakan saat rampung melakukan penggeledahan, penyidik tak hanya menemukan puluhan tas mewah merek luar negeri. Namun, penyidik juga mendapati uang di rumah pribadi mantan kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan II itu.
Eks Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) usai klarifikasi di KPK.
- VIVA/Zendy Pradana
"Saat itu, benar, Tim Penyidik menemukan uang dan puluhan berbagai tas mewah merek luar negeri," kata Ali.
Ali menyebut bahwa terhadap uang dan puluhan tas mewah yang ditemukan di rumah Rafael Alun akan segera disita dan dianalisis untuk dijadikan barang bukti.
Rafael Alun Trisambodo, mantan kepala bagian umum Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK buntut dari harta kekayaan yang bernilai fantastis.
"Kami ingin sampaikan bahwa benar begitu (Rafael Alun tersangka) sebagai tindak lanjut komitmen KPK di dalam menuntaskan setiap kasus baik dalam proses verifikasi telaah dan permintaan keterangan kepada beberapa pihak dan kemudian ditemukan setidaknya dua alat bukti dugaan korupsi," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 30 Maret 2023.
Rafael Alun Trisambodo Usai Diperiksa KPK
- VIVA/M Ali Wafa
Ali menyebutkan bahwa Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi penerimaan gratifikasi pajak di Ditjen Pajak Kemenkeu.
Eks Anak Buah SYL Sebut BPK Minta Uang Rp12 Miliar untuk WTP, KPK Ultimatum Begini
KPK memberikan ultimatum atas keterangan seorang pejabat Kementerian Pertanian bahwa ada oknum di BPK meminta Rp 12 miliar agar bisa menerbitkan predikat WTP.
