Densus dan BNPT Digandeng dalam Rekrutmen Calon Anggota Polri
- dok Polri
VIVA Nasional – Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri dalam rangka deteksi dini paham radikal dan perilaku menyimpang para calon taruna/i Akpol, Bintara dan Tamtama tahun anggaran 2023.
Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM), Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengaku dirinya sudah memberi arahan kepada SSDM Polri menyempurnakan baterai tes, yaitu alat uji dalam proses penerimaan Akpol, Bintara dan Tamtama untuk mengecek karakter, kepribadian dan mental para mereka yang menempuh pendidikan kepolisian.
"Polri ingin mereka yang masuk Akpol, Bintara dan Tamtama tidak terpapar paham radikal dan perilaku menyimpang, dan intoleran," ujar dia kepada wartawan, Selasa 18 April 2023.
Eks Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri menyebut, SSDM Polri sudah rapat koordinasi dengan Densus 88 Anti-teror dan BNPT, kemarin. Hasilnya, Densus 88 memiliki tools yang bisa mendeteksi paham radikal yang berbentuk quesioner fisik dan CAT (computer assisted translation).
"Nanti akan dikaji terlebih dahulu tools yang dimiliki oleh Densus dan dilakukan demo sebelum diterapkan dalam tahapan seleksi," kata dia.
Sedangkan dari BNPT, lanjutnya, mendukung penuh rencana SSDM Polri dalam deteksi dini para calon anggota Polri. "BNPT siap untuk koordinasi penyiapan konsep deteksi dini paham radikal serta bersedia koordinasi perihal data," katanya.
Lebih lanjut mantan Kapolda Kalimantan Tengah ini mengatakan, data pemetaan deteksi dini pada saat rekrutmen calon anggota Polri ini juga bakal dipakai dalam proses pembinaan karier kedepannya. Dia menyebut akan memaksimalkan peran Bhabinkamtibmas untuk melakukan penelusuran anggota Polri.
"Dalam rangka deteksi dini perilaku radikalisme dan intoleransi calon anggota Polri, kita akan bentuk tim khusus untuk pembahasan lebih lanjut," kata dia lagi.
Kapolri Suyudi Beberkan Langkah Polri Dukung Asta Cita, Penegakan Hukum Berkeadilan hingga Pelayanan Humanis
Kapolri menegaskan prioritas Polri pada penegakan hukum berkeadilan, pelayanan humanis, pemberantasan kejahatan, dan reformasi internal demi menjaga kepercayaan publik.
