Puluhan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Mau ke Jepang, Ngakunya Kunker Pakai APBD RP 2 Miliar
- Freepik/mrsiraphol
VIVA Nasional – Menjelang akhir masa jabatan, puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura ramai-ramai mengagendakan kunjungan kerja ke luar negeri.
Kebijakan wakil rakyat Kabupaten Jayapura ke luar negeri tersebut dinilai tak akan berdampak untuk pembangunan Kabupaten Jayapura, karena akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 2 miliar lebih yang bersumber dari APBD Kabupaten Jayapura.
Berdasarkan data yang diperoleh awak media, anggota DPRD Kabupaten Jayapura dari sejumlah fraksi bersama OPD terkait mengagendakan kunjungan ke negara Jepang pada 29 Mei 2023.
Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo menjelaskan, rencana kunjungan ke Jepang ini telah di jadwalkan jauh hari sebelumnya.
“Ya anggota dewan akan berangkat ke Jepang sesuai jadwal yang ditentukan. Dalam waktu dekat kita berangkat ke Jepang, di sana kita akan berada selama satu minggu,” ucap Klemens Hamo kepada wartawan usai memimpin Rapat Paripurna Pengusulan Daerah Otonomi Baru (DOB) Yapsi Kaureh di Aula DPRD Kabupaten Jayapura,Senin, 15 Mei 2023.
Klemen mengatakan, tujuan anggota dewan ke Jepang untuk melihat potensi pariwisata, potensi perkebunan dan lapangan kerja dan lainnya. “Kita juga akan meminta ke kepala daerah agar OPD yang bersangkutan akan mendampingi kita karena setelah pulang dari Jepang ada perwujudan implementasi yang kita kerjakan,” katanya.
Dikatakan Klemen, jika ada anggota yang tidak ikut ke Jepang itu merupakan hak politik anggota dewan itu sendiri. Rencana kunjungan ke Jepang ini sudah di sampaikan kepada semua anggota dewa dan kunjungan ke luar negeri, ini bukan baru pertama kali dilakukan tetapi sudah pernah dilakukan sebelumnya.
“Kunjungan ke luar negeri ini sudah masuk dalam rencana kerja (Renja) DRPD Kabupaten Jayapura yang tahun lalu sudah diputuskan anggota dewan,” tuturnya.
Sementara itu Anggota Dewan Sihar Tobing yang juga Ketua Fraksi Bhineka Tunggal Ika (BTI) DPRD Kabupaten Jayapura mengaku, dirinya tak akan ikut rombongan anggota dewan kunjungan kerja ke Jepang karena kurang efektif.
“Masalah perjalanan ke luar negeri saya secara pribadi tak akan ikut Jepang. Alasan saya ada beberapa soal efektivitasnya di masa akhir jabatan mau ngapain ke Jepang,” katanya.
Alasan ke dua, katanya, pemerintah daerah sedang melakukan penekanan terhadap inflasi daerah dengan melakukan pasar murah di beberapa wilayah. “Sementara DPRD ke Jepang dengan menggunakan dana miliaran, apakah ini namanya tidak pemborosan dan ini kami sudah pernah bahas di dewan,” katanya.
Ia pun melihat tak ada manfaat yang signifikan bagi daerah maupun masyarakat terkait kunjungan kerja ke Jepang. “Memang yang saya tahu ini sudah masuk Renja anggota dewan, tapi kan tidak ada anggarannya dan saya dengar copot anggaran lain dulu baru diperubahan nanti diganti, itu pun kalau ada anggaranya di perubahan. Lalu mau paksakan diri kalau tidak ada uangnya,” ungkap Sihar Tobing.
Dirinya mengatakan, pemerintah daerah memiliki banyak anggaran hingga menyiapkan dana APBD untuk ke Jepang bagi anggota dewan, dan mengizinkan OPD ikut berangkat. “Padahal biaya ke Jepang tidak kecil, berarti Pemkab Jayapura banyak anggaran,” katanya.
