Mentan Resmikan Tim Gugus Tugas Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, Ini Harapannya
- VIVA/Andrew Tito
VIVA Nasional – Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo, meresmikan langsung dan melepas kerja tim Gugus Tugas Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kantor Kementerian Pertanian Di Ragunan Jakarta Selatan, Selasa 16 Mei 2023.
Limpo mengatakan, Tim Gugus Tugas Peremajaan Kelapa Sawit dibentuk untuk memacu akselerasi Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit untuk meningkatkan produksi ke depannya.
Limpo mengatakan dalam sambutannya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor minyak kelapa sawit periode Januari-Februari tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,62% dibandingkan di tahun 2022.
Dalam hal ini Limpo mengatakan, komoditas kelapa sawit bisa tetap eksis dan bahkan menjadi penopang komoditas ekspor pertanian, Dimana Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.
“Sawit ini dihadapkan dengan berbagai tantangan, ini dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak segera lakukan suatu langkah komprehensif.” ujar Limpo dalam sambutannya di Kantor Kementerian Pertanian RI Jakarta Selatan, Selasa 16 Mei 2023.
Limpo mengatakan, berdasarkan arahan langsung dari Bapak Presiden RI, Joko Widodo, Pemerintah pusat perlu melakukan manuver perbaikan dari sektor hulu perkebunan kelapa sawit rakyat.
Untuk mendongkrak program mengenai persawitan Indonesia, Limpo mengatakan Kementerian Pertanian siap berikan solusi tepat dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), yang setiap tahunnya ditargetkan seluas 180.000 hektar yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit.
Limpo juga berharap, tim gugus tugas Peremajaan Perkebunan Sawit ini dapat mendorong akselerasi capaian program PSR dan juga dapat membantu mengurai permasalahan di daerah baik dalam pengusulan maupun dalam pelaksanaan program PSR.
“Saya melihat ini signal positif dalam pencapaian program PSR. Oleh karena itu, hari ini secara khusus saya mengajak semua pihak yang terlibat dalam program peremajaan sawit rakyat, khususnya pekebun sawit program PSR seluruh Indonesia menjadikan hari ini sebagai momentum perbaikan tata kelola perkebunan sawit rakyat secara berkelanjutan melalui program PSR sebagai wujud komitmen bersama meningkatkan produktivitas kebun rakyat yang pada akhirnya memberikan peningkatan kesejahteraan pekebun sawit,” ujarnya.
Limpo mengatakan kolaborasi berbagai pihak juga harus ditingkatkan dalam hal kepedulian terhadap sawit Indonesia agar dapat mencapai angka maksimal produktivitasnya.
“Memperbaiki tatakelola bersama, mendorong kelembagaan pekebun agar kita lebih aktif dalam meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing kelapa sawit Indonesia atau CPO untuk kita dapatkan devisanya.” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Andi Nur Alam Syah, Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian mengatakan Gugus Tugas merupakan wujud implementasi guna mencapai target program PSR dengan memberikan masukan dalam merumuskan komitmen dari para pihak yang terlibat program PSR.
Andi Nur mengatakan, program PSR ini melibatkan kurang lebih 30% pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan.
Kemudian untuk tim Gugus Tugas difokuskan pada tahap awal di 8 (delapan) provinsi sentra peremajaan yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
“Gugus Tugas diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan bahu membahu membantu pelaksanaan program PSR agar lebih efisien dan efektif, serta dapat bekerja sesuai dengan perannya masing-masing secara aktif. Sebagai upaya mendukung tim Gugus Tugas, Direktorat Jenderal Perkebunan juga berkolaborasi dan bersinergi dengan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang berada di 8 (delapan) provinsi sentra peremajaan kelapa sawit untuk turut ambil bagian dalam pelaksanaan PSR,” ujarnya.
Andi Nur menjelaskan Program peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan peningkatan produktivitas yakni dengan cara mengganti tanaman tua yang sudah tidak produktif, dengan bibit unggul yang berkualitas yang dilakukan juga dengan memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit nasional secara umum dan kelapa sawit rakyat secara khusus.
Sejak tahun 2017, program PSR telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 123 kabupaten sentra kelapa sawit dengan target seluas 180.000 hektar per tahun sesuai arahan Komite Pengarah BPDPKS.
“Demi tercapainya realisasi PSR diperlukan upaya percepatan, sehingga target yang telah dicanangkan dapat dicapai sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
