Jawab Cuitan Denny Indrayana Soal PK Moeldoko, MA: Majelisnya Belum Ada, Bagaimana Bisa Ditebak
- ANTARA FOTO
VIVA Nasional – Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Suharto, memberi jawaban atas cuitan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, soal kabar Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
Cuitan Denny Indrayana itu, mengenai kabar MK akan memutuskan sistem pemilu Indonesia menjadi proporsional tertutup di Pemilu 2024. Dia juga mengaitkan dengan PK yang diajukan Moeldoko terhadap kepengurusan Partai Demokrat saat ini.
Namun, cuitan Denny Indrayana tersebut dibantah oleh MA. Apalagi memprediksi hasil putusan, yang majelis hakim dalam kasus tersebut belum ditunjuk.
"Berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Perkara di MA itu, tanggal distribusi masih kosong dan majelisnya masih kosong alias belum ada. Bagaimana mungkin putusannya bisa di tebak-tebak? Tunggu saja proses di MA terkait perkara itu," kata Suharto kepada wartawan, Senin, 29 Mei 2023.
Suharto menjelaskan, perkara dengan Nomor 128 PK/TUN/2023, belum menetapkan majelis hakim dan waktu persidangan.
"Nanti setelah tanggal distribusi terisi tanggalnya dan ada ditetapkan majelisnya, maka majelis mempelajari berkasnya dan menetapkan hari dan tanggal persidangan," kata Suharto.
Sebelumnya, Denny menyebutkan informasi yang ia terima bahwa dikabulkannya PK Moeldoko itu diduga ditukar dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA.
“PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, atas Partai Demokrat, diduga ditukargulingkan dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA,” kata Denny.
Sementara itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengatakan bahwa dia kerap mendapatkan kabar serupa dari politikus senior di luar Partai Demokrat.
“Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih,” tulis SBY di Twitter, Minggu kemarin.
Menurut pandangannya, PK Moeldoko atas Partai Demokrat akan sulit dikabulkan karena Moeldoko telah kalah di pengadilan sebanyak 16 kali.
Namun, bila kabar dari Denny Indrayana benar, dia menduga ada pihak yang berniat mengganggu keikutsertaan Partai Demokrat di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Kalau ini terjadi, info adanya tangan2 politik utk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yg sangat buruk,” kata SBY.
