- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
VIVA Politik – Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal aksi cawe-cawe atau ikut campur urusan politik khususnya jelang Pilpres 2024. Jokowi memastikan cawe-cawe yang dilakukannya itu tak melanggar undang-undang.
Hal itu disampaikan Pemimpin Redaksi (Pemred) TvOne, Karni Ilyas usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Diketahui, Jokowi mengundang Pemred media massa dan konten kreator ke Istana Negara pada Senin, 29 Mei 2023 sore ini.
"Ya, dia bilang cawe-cawe enggak melanggar undang-undang. Enggak melanggar," kata Karni Ilyas kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Senin, 29 Mei 2023.
Karni Ilyas
- VIVA/Purna Karyanto
Adapun isu cawe-cawe politik ini muncul usai Jokowi mengumpulkan enam ketua umum (ketum) partai politik di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan tersebut disebut Karni Ilyas, Jokowi juga mengatakan bahwa aksi cawe-cawe itu dilakukannya demi kepentingan negara. Bukan untuk kepentingan dan tujuan pribadi.
"Jadi, cawe-cawe itu demi negara, bukan demi (kepentingan) pribadi," jelasnya.
Karni Ilyas mengaku banyak pembahasan yang dibicarakan Jokowi dengan pemred media massa dan kreator dalam pertemuan tersebut. Ia menegaskan, tak ada urusan politik termasuk Pilpres yang dibicarakan dalam pertemuan dengan Jokowi itu.
"Enggak ada, mana boleh presiden mengarahkan wartawan," tegas Karni Ilyas.
Jokowi Sebelumnya Bantah Cawe-cawe Urusan Politik
Presiden Jokowi dan lima pimpinan parpol pendukung pemerintah di kantor DPP PAN, beberapa waktu lalu.
- ANTARA FOTO
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo mengundang enam ketua umum partai koalisi ke Istana Merdeka, Jakarta beberapa waktu. Langkah Jokowi mengundang ketum partai itu disebut sebagai cawe-cawe pada urusan politik Indonesia.
Sementara itu, Jokowi sendiri membantah isu cawe-cawe tersebut. Kata dia, langkahnya mengundang ketum parpol itu bukan merupakan bentuk ikut campur urusan politik praktis.
"Cawe-cawe (ikut campur)? Bukan cawe-cawe. Itu diskusi kok cawe-cawe. Diskusi, saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe," kata Jokowi di sela kegiatannya mengunjungi pusat perbelanjaan Sarinah, di Jakarta, Kamis, 4 Mei 2023.
Jokowi menegaskan urusan pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun 2024 merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik. Namun, sebagai pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik, dia merasa boleh saja mengundang para ketua umum partai koalisi untuk berdiskusi.
"Kalau mereka mengundang saya, [atau] saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik," ujarnya.
