Dalam Setahun, Lebih dari 1.900 Jenazah WNI Korban TPPO yang Dipulangkan ke Tanah Air
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA Nasional – Presiden Joko Widodo menyatakan bakal merestrukturisasi satuan tugas tim tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk segera mengambil langkah cepat dalam penanganan permasalahan tersebut. Hal itu dikatakan saat rapat terbatas mengenai TPPO digelar di Istana Merdeka, hari ini.
“Presiden tadi menyatakan melakukan restrukturisasi satgas tim tindak pidana perdagangan orang, kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD kepada wartawan, Selasa 30 Mei 2023.
Menko Polhukam RI Mahfud MD
- Tangkapan layar Youtube Kemenko Polhukam
Kata Mahfud, Jokowi juga memerintahkan jajaran Kepolisian Republik Indonesia menelusuri adanya dukungan bagi para penjahat perdagangan orang. Dirinya menegaskan bahwa negara tidak mendukung adanya TPPO di Tanah Air.
“Tidak ada backing-backing-an bagi penjahat. Backing bagi kebenaran adalah negara, backing bagi penegakan hukum adalah negara,” kata dia.
Mahfud mengatakan, dalam rapat itu, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani telah melaporkan kepada Jokowi bahwa jenazah warga Indonesia yang kembali karena TPPO dalam satu tahun mencapai lebih dari 1.900 orang.
“Khusus di NTT sampai dengan bulan Mei itu, sejak Mei sampai Januari khusus di NTT saja sudah mencapai 55 orang mayat pulang karena perdagangan orang,” ujarnya.
Lebih lanjut Mahfud mengatakan, selain pemerintah Indonesia, permasalahan TPPO juga dapat perhatian dari negara-negara ASEAN. Sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun ini, menurut Mahfud, para negara anggota ASEAN meminta Indonesia mengambil posisi kepemimpinan untuk memberantas tindak perdagangan orang yang dianggap mengganggu kehidupan bernegara.
“Saya kemarin memimpin sidang KTT ASEAN pilar polkam. Di situ semua negara ASEAN meminta kepada kita Indonesia agar mengambil posisi kepemimpinan di dalam tindak pidana perdagangan orang, ini karena bagi mereka tindak perdagangan orang ini sudah begitu mengganggu kehidupan bernegara mereka karena ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya,” ujarnya lagi.
Diketahui, Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus pedagangan orang di Myanmar. Dalam kasus itu, terkuak 25 WNI dikirim secara ilegal ke Myanmar.
Para WNI itu dipaksa bekerja hingga mendapat penyiksaan. Dalam kasus ini, Polri menetapkan dua WNI sebagai tersangka. Keduanya berperan merekrut hingga mengirim puluhan orang.
