- Antara
VIVA Nasional – Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sudah melimpahkan berkas perkara hingga surat dakwaan Gubernur nonaktif Provinsi Papua, Lukas Enembe dalam kasus suap dan gratifikasi di Papua. Pelimpahan itu dilakukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini, Rabu 31 Mei 2023.
"Hari ini Jaksa KPK Arif Rahman Irsady, telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan terkait penerimaan suap dan gratifikasi dengan Terdakwa Lukas Enembe ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu 31 Mei 2023.
Selanjutnya, kata Ali, nantinya Lukas Enembe akan didakwa kasus suap dan gratifikasi dengan total Rp 46,8 Miliar yang didapat dari pohak swasta. Enembe pun saat ini sudah dialih tahanan ke Pengadilan Tipikor.
"Tim Jaksa mendakwa total senilai Rp 46, 8 Miliar yang diterima Terdakwa Lukas Enembe dari beberapa pihak swasta," kata Ali.
"Untuk agenda sidang pembacaan surat dakwaan masih menunggu di terbitkannya penetapan hari sidang dari Panmud Tipikor," lanjutnya.
Seperti diketahui, berkas perkara kasus suap dan gratifikasi Lukas Enembe saat ini sudah masuk ke tahap lengkap atau P21. Artinya, sesegra mungkin Lukas Enembe akan menjalani proses persidangan.
Namun demikian, Lukas pun masih menjalani proses penyidikan usai dijadikan tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe ditangkap oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa 10 Januari 2023. Setidaknya ada beberapa kasus yang menjerat Gubernur Papua tersebut.
Pertama, KPK resmi menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka suap dan gratifikasi di daerah Papua pada bulan September 2022 lalu. Melalui kuasa hukumnya, Stefanus Roy Rening, Lukas Enembe diduga menerima gratifikasi sebesar Rp1 Miliar.
"Kami kuasa hukum menerima surat dari KPK, bahwa Pak Gubernur telah ditetapkan tersangka dalam kasus gratifikasi senilai Rp1 miliar yang dilakukan 2020," kata Roy kepada wartawan di Mako Brimob Polda Papua.
Kedua, KPK juga tengah mengusut aliran dana Lukas Enembe yang menyewa jet pribadi untuk melakukan pengobatan ke luar negeri. KPK juga mengusut siapa yang membiayai Lukas Enembe.
"Itu juga pasti didalami juga termasuk juga keberadaan yang bersangkutan selama ini kalau ke luar negeri menggunakan private jet," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangannya.
Selain itu, KPK juga akan mendalami siapa yang membiayai biaya sewa jet pribadi yang sering digunakan oleh Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri. Alex berharap agar dana tersebut bukan berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.
"Siapa yang mendanai, apakah dari Pemprov memang ada alokasi dana untuk menyewa pesawat untuk berobat yang bersangkutan," kata Alex.
Ketiga, KPK juga mengusut aliran dana dari rekening Lukas Enembe ke rumah judi atau yang biasa dikenal kasino di luar negeri. Aliran dana ke kasino itu diduga sebesar Rp560 miliar.
"Sejauh mana rekening-rekening yang bersangkutan itu, aliran-aliran dana dari yang bersangkutan, apakah ada aliran dana yang sampai ke rumah judi, misalnya. Itu tentu informasi-informasi tersebut yang tentu akan didalami dalam proses penyidikan," ujar Alex.
