PUPR Perbaiki Ribuan Rumah di Papua dengan Anggaran Rp 40 Juta per Unit
- PUPR
VIVA Nasional – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan, melakukan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah tahun 2023, sebanyak 1.212 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Papua Barat. Bantuan tersebut didistribusikan di sembilan kabupaten dan satu kota dengan alokasi anggaran Rp23,5 juta hingga Rp40 juta untuk tiap unit tergantung kondisi wilayah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan rumah layak, sekaligus mengurangi angka pengangguran melalui kegiatan padat karya.
“Kami berharap program BSPS ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuannya dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Basuki dalam siaran pers PUPR, Senin, 5 Juni 2023.
Rumah
- 521399
Secara rinci, program BSPS tahun 2023 disalurkan di Kota Sorong sebanyak 236 unit, Kabupaten Manokwari 88 unit, Kabupaten Sorong 45 unit, Kabupaten Sorong Selatan 108 unit, Kabupaten Teluk Wondama 43 unit, Kabupaten Manokwari Selatan 48 unit, Kabupaten Pegunungan Arfak 50 unit, Kabupaten Teluk Bintuni 23 unit. Selanjutnya Kabupaten Fak-fak 80 unit dan Kabupaten Raja Ampat 50 unit.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menuturkan bahwa dalam pelaksanaan program BSPS, pemerintah menyalurkan dana stimulan dengan membentuk kelompok masyarakat serta mendapat pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
“Kami ingin pembangunan rumah layak huni bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk di Provinsi Papua Barat,” ujar Iwan.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Ridwan Dibya Sudharta mengatakan masyarakat Papua Barat menyambut baik program BSPS yang sudah disalurkan Kementerian PUPR dari tahun ke tahun.
“Kami harap melalui program BSPS ini rumah tidak layak huni di Papua Barat bisa berkurang,” pungkas Ridwan.
