Ketua KPK Firli Bahuri Minta Tambahan Anggaran Ratusan Miliar ke DPR, Untuk Apa?
- Dok. Istimewa
Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan usul untuk menambahkan anggaran ke DPR RI pada tahun 2024 nanti. Anggaran tersebut diminta Firli dengan total Rp 295 Miliar, lantas apa yang akan dilakukannya dengan penambahan anggaran tersebut?
Firli Bahuri menyebutkan bahwa tambahan anggaran itu ditujukan untuk memperkuat program prioritas nasional yang telah dilakukan KPK.
"Berdasarkan data yang kami dapat, pagu indikatif 2024 KPK Rp 1.095.749.163.000 dan usulan tambahan anggaran 2024 sebesar Rp 249.668.818.000," ujar Firli Bahuri kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu 7 Juni 2023.
Lebih lanjut, Firli menegaskan bahwa program KPK nantinya di tahun 2024 adalah program politik cerdas berintegritas hingga lanjutan program desa antikorupsi.
"Kami sungguh berharap untuk bisa mensukseskan seluruh program prioritas maupun unggulan dalam rangka mewujudkan program prioritas nasional. Kami masih butuhkan anggaran sebesar Rp 249.668.818.000," kata dia.
Menurutnya, pada tahun 2024 mendatang, ada empat program yang akan diambil dari tujuh program prioritas nasional. Hal itu ditujukan guna memperkuat ketahanan ekonomi bagi pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi.
"Program politik cerdas dan berintegritas. 2024 yang akan datang, kita ingin ajak seluruh anggota legislatif, calon kepala daerah dari 546 daerah baik provinsi, kota, kabupaten, akan ikuti pendidikan antikorupsi. Karena kami ingin tak ada lagi anggota legislasi, kepala daerah terlibat korupsi," ucap Firli.
Bahkan, kata Firli, program tersebut juga merujuk pada negara lain yang sukses membebaskan negaranya dari praktik korupsi. Ia menegaskan ingin memberantas korupsi di lembaga penyelenggara negara.
"Ini terilhami saat kami bertemu dengan NCCTI, KPK-nya Republik Tiongkok. 10 tahun mereka bebaskan negaranya dari praktek korupsi. Apa yang dikerjakan? Tertibkan parpol. Menertibkan penyelenggara negara. Menertibkan BUMN. Untuk itu kami terpanggil laksanakan program ini dalam upaya pemberantasan korupsi," bebernya.
