Muhadjir Effendy hingga Mahfud MD Hadiri Rapat di Banggar DPR

Gedung MPR, DPR dan DPD. (Foto ilustrasi).
Sumber :
  • vivanews/Andry

Jakarta – Sebanyak empat menteri koordinator (menko) di Kabinet Indonesia Maju menghadiri rapat di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jumat, 9 Juni 2023. 

img_title BK DPR RI Gandeng Universitas Trisakti, Perkuat Kajian Akademik untuk Dukung Kinerja Kedewanan

Empat menteri tersebut antara lain, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko PMK Muhadjir Effendy. Rapat dipimpin langsung Ketua Banggar Said Abdullah.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Said mengatakan, sudah banyak yang dilalui selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode atau hampir 10 tahun. Tahun 2024, menjadi pergantian masa kepemimpinan Jokowi ke sosok presiden lainnya.

img_title Tak Mau Terulang Seperti Kasus Gibran, DPR Minta Verifikasi Ijazah Cawapres Tak Cuma Cek Stempel

Selama masa pemerintahan, Jokowi menargetkan angka kemiskinan di Indonesia menurun. Ada koordinasi antara Menko PMK dan Menko Perekonomian yang dibutuhkan untuk mengentaskan masalah kemiskinan ini. 

Ketua

Photo :
  • 1484450

img_title Kabaintelkam Polri dengan Komisi III DPR Bahas RUU Penyadapan

"Pemerintah menargetkan pengurangan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Ini memerlukan bauran kebijakan antara kementerian dan lembaga di bawah Kementerian PMK dan Kemenko Perekonomian," kata Said.

Tak hanya itu, dalam rapat tersebut Said sempat menyinggung soal Pemilu 2024. Menurut dia, Pemilu harus berjalan dengan demokratis dan tidak ada segregasi sosial yang dapat merusak persatuan bangsa dan negara.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Penegasan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 oleh presiden sebenarnya keinginan beliau memastikan tidak terjadi segregasi sosial yang tajam yang rentan mengoyak persatuan nasional kita, Menko Polhukam memiliki peran penting atas pelaksanaan Pemilu 2024," ujar Said.

Ilustrasi Gedung KPK

KPK Tahan Staf Anggota DPR, Diduga Terima Jatah Rp1,26 Miliar dari Dana Hibah Jatim

KPK kembali menahan tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.

img_title
VIVA.co.id
17 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut