Respons Ketua DPRD Sumut Soal Jalan Milik Negara Diduga Dijual Rp1,6 Miliar
- B.S. Putra (Medan)
Sumatera Utara – Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Baskami Ginting menyoroti dugaan penjualan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, berupa Jalan Persatuan I, Dusun II, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kepada pihak swasta, PT Latexindo, senilai Rp 1,6 miliar.
Politisi senior PDI Perjuangan itu, menjelaskan penjualan aset negara harus melalui prosedur, yang ada. Tidak serta-merta dengan mudah menjual tanpa melalui peraturan, termasuk persetujuan dari masyarakat.
"Kalau itu, jalan desa, semua aparat desa dan masyarakat diundang dulu oleh Pemerintah Daerah, Camat dan maupun Lurah (Kepala Desa) dan dibawakan ke tingkat Bupati," ucap Baskami kepada wartawan, Minggu 11 Juni 2023.
Jalan Persatuan I, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dijual ke swasta
- B.S. Putra (Medan)
Kemudian, Baskami menjelaskan setelah warga setuju jalan itu dijual, selanjutnya usulan itu dibawa ke DPRD Deli Serdang, untuk dilakukan Paripurna, untuk penghapusan aset negara berupa jalan tersebut.
"Kalau mereka (masyarakat) setuju, itu harus di Paripurna kan, Untuk melepaskan aset, uangnya masuk ke Kas daerah, dan digunakan untuk apa? Tidak sewenang-wenangnya dan prosedur," jelas Baskami.
Baskami mengatakan pihaknya akan menyurati Pemkab Deli Serdang dan memanggil Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan untuk dimintai klarifikasi terkait penjualan jalan itu.
"DPRD Sumut akan menyurati Bupati dan panggil Bupati, bisa terlaksana ini (penjualan jalan itu). Harus dilaksanakan (pemanggilan Bupati Deli Serdang)," kata Baskami.
Sebelumnya, Koordinator Aliansi Masyarakat Penyelamat Aset Sumatera Utara (AMPS), Johan Merdeka selaku pihak advokasi masyarakat. Ia mengatakan pihaknya menerima keluhan masyarakat. Berawal dari rencana penutupan Jalan Persatuan I, dilakukan pihak Latexindo.
"Jalan itu, sudah digunakan warga berpuluh-puluh tahun. Berawal dari situ, ketika kita tanya. Apa dasar mereka (perusahaan) hendak melakukan penutupan jalan itu. (katanya) berdasarkan surat SK Camat dimiliki PT Latexindo," kata Johan saat dikonfirmasi VIVA.
Johan mengungkapkan warga sekitar meminta klarifikasi Pemkab Deli Serdang dan pihak Kecamatan Sunggal. Namun, tidak mendapatkan klarifikasi yang jelas terkait penjualan jalan tersebut.
"Apakah kemudian, melakukan pelaporan penutupan jalan itu, lalu mereka sudah ajukan kepada bapak Bupati Deli Serdang dan bapak Camat. Namun, tidak direspon," ucap Johan.
Selanjutnya, Johan mengatakan warga terus mencari informasi dan data terkait keinginan PT Latexindo ingin menutup jalan tersebut. Akhirnya, sejumlah warga mendapatkan data atau dokumen terkait penjualan fasilitas umum tersebut.
"Sudah keluar lah SK Camat itu, baru beredar lah surat atas penjualan jalan tersebut, sebesar Rp 1,65 miliar. Transaksi sudah dilakukan. Lebih kurang setahun yang lalu," ucap Johan.
Johan menjelaskan jalan yang dijual itu, panjang sekitar 205 meter dan badan jalan sekitar 5 meter. "Lebih kurang 1.000 meter persegi. Lumayan panjang," katanya sembari mengatakan jalan itu, dibeli untuk perluasan bangunan usaha milik PT Latexindo.
Tidak mendapatkan klarifikasi dari Pemkab Deli Serdang, Johan mengatakan pihaknya bersama masyarakat akan menggelar unjuk rasa ke Kantor Bupati Deli Serdang, DPRD Kabupaten Deli Serdang, dalam waktu dekat ini.
"Kita akan mempertanyakan kepada Bupati dan DPRD Deli Serdang, kenapa akses jalan warga berpuluh-puluh tahun itu, dijual kepada Latexindo," jelas Johan.
Jalan Persatuan I, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dijual ke swasta
- B.S. Putra (Medan)
Johan mendesak Polda Sumut, Kejati Sumut hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk turun melakukan pemeriksaan terhadap penjualan jalan tersebut, yang merupakan bagian dari aset negara menjadi fasilitas umum masyarakat.
"Apa dasarnya, kita juga mempertanyakan kepada Kejaksaan, Kepolisian dan menyurati KPK terkait penjualan jalan dilakukan Pemkab Deli Serdang. Ada dugaan syarat korupsi. Kita melihat ada kesalahan produser. Kalau itu, aset harus di Paripurna kan terlebih dulu. Harus ada persetujuan warga, karena itu fasilitas umum," jelas Johan.
