Tak Hanya Polisi, BP2MI Beberkan Sindikat TPPO Juga Dibeking Oknum TNI hingga Lembaga
- Dok. Istimewa
Jakarta - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) membeberkan sindikat perdagangan orang tak tersentuh selama bertahun-tahun karena dibekingi oknum aparat, mulai dari TNI-Polri hingga kementerian atau lembaga, termasuk oknum BP2MI sendiri.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BP2MI, Benny Rhamdani saar konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI.
"Terkait keterlibatan pihak-pihak dari kementerian/lembaga sudah dari 3 tahun lalu kenapa mereka jadi kelompok the untouchable di negeri ini, karena selalu dibekingi oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan dan ini era keterbukaan," kata Benny kepada wartawan saat konferensi pers, Selasa, 4 Juli 2023.
Polisi ungkap kasus perdagangan orang beberapa waktu lalu. (foto ilustrasi)
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
"Saya katakan ada oknum TNI terlibat, oknum Polri terlibat, oknum kementerian/lembaga terlibat, Pemda terlibat, dan oknum di BP2MI, saya ingin fair sampaikan ini," katanya menambahkan.
Dalam kesempatan itu juga, Benny menyampaikan terkait penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BP2MI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Pertemuan tadi memastikan ada pihak-pihak yang akan kita serahkan ke PPATK, baik perorangan di lingkungan BP2MI untuk kita minta tracing, maupun lembaga-lembaga berbadan hukum," ujar Benny.
Berdasarkan penelusuran PPATK, lanjut Benny, perputaran uang dalam bisnis perdagangan orang ini mencapai ratusan miliar rupiah. Bisnis kotor ini, ia katakan, sudah terjadi selama bertahun-tahun.
"Penjelasan sudah disampaikan PPATK sebelumnya sudah dijelaskan ratusan miliar perputaran uang yang diduga berasal dari sindikat penempatan ilegal, itu belum jika ditarik mundur ke belakang, misal 5 atau 10 tahun yang lalu. Ini yang sering saya katakan, ini bisnis kotor yang perputaran uangnya sangat besar," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD meminta kepada pihak kepolisian untuk lebih tegas dan produktif dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Maraknya kasus tersebut, membuat pemerintah jengah dengan para mafia yang memperjual-belikan manusia demi keuntunhan pribadi.
"Sekarang pesannya, mohon aparat polri terus lebih tegas dan produktif (dalam menangani kasus TPPO)," kata Mahfud saat mengunjungi Kantor BP2MI, pada Senin, 19 Juni 2023.
Mahfud juga meminta pada setiap instansi dan institusi terkait untuk bersinergi dalam menangani kasus TPPO, yang makin marak di Indonesia. Menurutnya, dia sendiri siap menjadi tameng bagi negara untuk memberantas para mafia TPPO.
Dia juga menegur keras para oknum-oknum, baik yang bekerja di pemerintahan atau pun yang bekerja di kepolisian untuk tidak membekingi kasus TPPO, dan membuat kasus ini kusut.
"Presiden menyatakan tidak boleh ada beking-bekingan. Karena kan yang dikeluhkan BP2MI, Pak Benny, 'pak ini dibekingi pak', kemudian Presiden mengatakan tidak ada beking-bekingan dalam pemberantasan TPPO. Bekingan terhadap tindakan (pemberantasan TPPO) ini adalah presiden sendiri," katanya.
